Dinas Pendidikan Jatim evaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh

Surabaya (ANTARA) - Dinas Pendidikan Jawa Timur mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 melalui kegiatan "Refleksi Pendidikan 2020" yang digelar di Surabaya, Rabu.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan pihaknya menggelar kegiatan tersebut dengan mengundang beberapa narasumber, mulai akademisi, anggota DPRD, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) hingga Dewan Pendidikan untuk mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh.

"Secara umum pembelajaran jarak jauh menurunkan kualitas pendidikan. Mungkin karena tahun 2020 menjadi tahun pertama sehingga guru belum siap secara materi, siswa juga belum siap menerima materi daring," kata Wahid.

Menurut Wahid, hal itu memengaruhi daya tangkap siswa sehingga menjadi tidak optimal, terutama untuk mata pelajaran seperti kimia, fisika dan matematika, serta materi keterampilan.

"Makanya, Jatim mulai menggelar pembelajaran tatap muka dan hasil evaluasinya bagus sehingga mulai ditingkatkan lagi," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim tersebut menilai jika pembelajaran tatap muka tidak dilakukan akan mengganggu tumbuh kembang siswa dalam belajar dan membuat siswa mengalami learning lost, serta meningkatkan anak putus sekolah.

"Saya pernah dihubungi orang tua di Madura yang bilang anaknya ke Surabaya. Mereka menanyakan apa SMA/SMK sudah bubar dan banyak siswa yang kemudian dipindahkan ke pesantren oleh orang tua. Psikososial dan kekerasan pada anak juga meningkat sehingga Jatim selalu mengevaluasi uji coba tatap muka," ucapnya.

Pakar Pendidikan Jatim Prof. Mohammad Nuh menjelaskan ada tiga langkah yang harus disiapkan stakeholder pendidikan selama pembelajaran jarak jauh, salah satunya literasi digital mengenai kepahaman tenaga pendidik terkait digital, termasuk fisosofi digital era pembelajaran daring ini.

"Selain itu, ketersediaan infrastruktur digital harus memadai sehingga sekolah-sekolah yang ada di Jatim pastikan yang namanya sinyal harus tersedia," ujar Prof. Nuh.

Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengatakan pentingnya pemberian subsidi biaya internet secara khusus kepada siswa selama pelaksanaan pembelajaran daring.

"Semuanya sepakat, migrasi digital bukan pilihan tapi keharusan karena faktanya, mau tidak mau, model pembelajaran kita harus beralih ke digital. Seandainya COVID-19 sudah rampung, paling tidak hybrid. Paduan tatap muka dan virtual," ucapnya.

Namun, ditegaskan Prof. Nuh, ada beberapa hal yang perlu dicermati para pemangku pendidikan, karena orang sekolah setidaknya mendapatkan tiga poin utama, yakni attitude, knowlegde dan skill.

Karena harus beralih ke digital, Prof. Nuh juga meminta pemerintah provinsi dan kota/kabupaten harus jeli melihat kebijakan kasus per kasus.

"Tidak serta merta seluruhnya beralih ke digital, tapi pelajari dengan baik apa yang tidak bisa diterapkan lewat siber, apa yang harus diterapkan secara fisik, dan bagaimana cara menutupi ini semua. Jika tidak, akan terjadi kehilangan dalam pembelajaran maka akan berakibat pada stunting in learner karena asupan pembelajaran kurang," katanya.