Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap potensi praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
“Setiap tahun masalahnya cenderung sama. Beberapa temuan memang mengindikasikan adanya pungli. Kami berharap dengan sistem yang baru, hal ini bisa diminimalkan,” kata Deni Wicaksono di Surabaya, Selasa.
Deni mengungkapkan laporan masyarakat terkait dugaan pungli di tingkat SMA/SMK masih bermunculan menjelang pelaksanaan SPMB.
Ia menilai potensi pelanggaran tersebut muncul dalam berbagai bentuk, termasuk iuran atau sumbangan yang dibungkus melalui rapat komite sekolah.
Politikus muda dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti keberadaan sumbangan dengan batas bawah dan batas atas di sejumlah sekolah disebutnya sebagai indikasi pungutan yang tidak sesuai aturan.
“Kami membuka diri menerima laporan apabila dalam pelaksanaan SPMB ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Deni menegaskan, lemahnya pelaksanaan regulasi menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pungutan liar di sekolah.
Oleh sebab itu, ia mendorong penguatan peran kepala cabang dinas dalam pengawasan pendidikan di masing-masing wilayah.
“Fungsi kepala cabang dinas harus lebih dikuatkan. Kami juga mendorong kepala sekolah agar memberikan rekomendasi yang tepat terkait SPMB supaya tidak ada pungutan yang membebani orang tua siswa,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX itu.
Selain itu, Deni menilai komunikasi yang kurang optimal antara sekolah dan orang tua siswa turut memicu munculnya polemik dalam penerimaan murid baru.
“Kami akan menguatkan kembali program-program yang sudah direncanakan, agar pelaksanaannya berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur juga mengingatkan adanya potensi pungli dalam proses SPMB 2025.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyatakan praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah sekolah dan perlu diantisipasi secara serius.
