Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur meningkatkan pengamanan untuk menjaga kondusivitas di wilayah setempat menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat (14/6).
"Tanggal 14 ini kita sudah mulai meningkatkan pengamanan terkait dengan sidang MK. Kami dibantu oleh TNI, dengan 'stakeholder' lainnya, dengan tokoh agama, ibu gubenur, sangat perhatian sekali masalah keamanan Jatim," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan seusai memimpin apel konsolidasi Operasi Ketupat 2019 di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis.
Luki menyatakan, Polda Jatim tidak akan melakukan "sweeping" seperti sebelumnya. Pihaknya dibantu tokoh agama hanya mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses sengketa Pilpres 2019 kepada lembaga berwenang, yakni Mahkamah Konstitusi.
Diharapkan masyarakat Jatim tidak terpancing ajakan-ajakan menyelenggarakan aksi, apalagi yang tidak sesuai konstitusi.
"Kami sudah menghimbau dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Ada kegiatan yang informasinya tanggal 14 turun ke Grahadi, Insyaallah dengan bantuan tokoh agama, tidak jadi di Grahadi," ujarnya.
Luki mengingatkan, sudah ada imbauan dari petinggi-petinggi partai politik, agar masyarakat di daerah tidak berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi. Untuk mengawal jalannya sidang sengketa Pilpres tersebut, tidak mesti berangkat ke Jakarta.
"Ada imbauan juga di media untuk tidak berangkat ke Jakarta dari masing-masing Parpol sudah mengimbau. Bisa mengikutin di TV dan lainnya. Mungkin ikut berdoa supaya Indonesia lebih bagus," kata Luki.
Polda Jatim mengirimkan 1.200 personel untuk Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Jakarta. Ribuan personel yang di-BKO-kan ke Jakarta terdiri dari 700 Satuan Brimob, dan sisanya Sabhara. Pasukan tersebut sudah berada di Jakarta sejak 17 Mei 2019.
"Terkait BKO, pasukan kami yang ada di sana sekitar 1.200 sampai sekarang dari tanggal 17 Mei. Pada 21-22 Mei itu, sudah berada di Jakarta sampai dengan sekarang. Sehingga kami di sini meminta bantuan dengan TNI, karena pasukan kami yang 1.200 ada di Jakarta," ujarnya.(*)
