Surabaya (ANTARA) - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menilai ekonomi Pancasila sangat perlu dikenalkan kepada generasi milenial agar mampu memahami dan membangun makna ideologi Pancasila yang sesungguhnya.
"Diamati, para generasi milenial paling lambat masuk ke dunia kerja, sebab banyak dari mereka yang menganggap bahwa dirinya tidak percaya diri bahwa dia mampu menjadi pengusaha," ujarnya di sela mengikuti diskusi kelompok terarah tentang sistem ekonomi Pancasila di ruang kantor Bappeda Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis.
Ia melihat saat ini seorang pengusaha di sektor pertanian atau peternak bukan gambaran generasi milenial yang sekolah di SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi.
Bahkan, kata dia, minat generasi milenial pada bidang kewirausahaan dinilainya belum tinggi, dan hampir 70 persen tingkat pengangguran terbuka disumbang dari usia generasi milenial.
"Karena itu, sistem ekonomi Pancasila kita titipkan pada perspektif generasi milenial. Apakah kita membangun lagi konsep keberadaan ekonomi Pancasila dari kacamata milenial?" ucapnya.
Pembahasan terhadap sistem ekonomi Pancasila, lanjut dia, bisa dilihat pada momen pengambilan keputusan, baik pada sisi pemerintah atau masyarakat sipil yang mempunyai peranan penting dalam memberikan opini terhadap sebuah kebijakan.
"Apakah kita sudah paham mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang menjadi perhatian pemerintah. Dipilihnya Jatim dipilih sebagai tempat diskusi sangat disyukuri, sebab bisa dikatakan Jatim menjadi laboratorium untuk melihat bagaimana ekonomi Pancasila diterapkan," katanya.
Di tempat sama, mantan Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia harus melibatkan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.
Negara (pemerintah) disebutnya harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Pakde Karwo, panggilan akrabnya, program pembangunan dan berbagai kebijakan akan efektif jika masyarakat terlibat aktif di dalamnya dan kebijakan yang dimaksud berdaya guna.
"Masyarakat harus didengar, baru kemudian bisa melakukan pemberdayaan yang tujuannya mendorong masyarakat semakin produktif," tutur Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyampaikan sistem ekonomi nasional berbasis Pancasila tidak bisa berjalan tanpa ada interkoneksi dengan daerah karena sudah memiliki otonomi.
Koneksi yang dimaksud yakni dengan provinsi, kota, kabupaten, kecamatan hingga desa yang menjadi prasyarat kunci jika ingin menjalankan ekonomi Pancasila.
"Ini karena ada semangat persatuan Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, aspek keadilan muncul, tetapi dalam kerangka untuk memperkuat NKRI," ujarnya.
