Probolinggo (ANTARA) - Pemerintah Kota Probolinggo berencana membangun wisata baru di kawasan pesisir Mayangan melalui anggaran APBN yang akan digarap selama tiga tahun pada 2019-2021.
"Rencananya ada masjid apung yang menjorok ke laut meniru Pantai Losari di Makassar dan seperti di Makkah. Juga ada tempat kios kuliner untuk meningkatkan ekonomi warga dan fasilitas umum lainnya," kata Wali Kota Hadi Zainal Abidin di Kota Probolinggo, Jumat.
Sejumlah area di kawasan Mayangan akan disulap menjadi tempat wisata yang apik di antaranya masjid apung, air mancur, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan futsal, kios kuliner, taman tematik hingga tempat pembuangan sampah sementara dengan dana sebesar Rp30 miliar disiapkan untuk mega proyek penanganan kawasan kumuh tersebut.
Visi penanganan dan pengembangan kawasan Mayangan antara lain penanganan permukiman kumuh nelayan, pengembangan RTH dan fasilitas umum (fasum), pengembangan RT dan pengembangan kawasan wisata mangrove.
"Saya berharap rencana pembangunan bisa berjalan dengan baik dan mewaspadai adanya informasi dari pihak luar yang menambah-nambahi, untuk itu diperlukan pemahaman masyarakat karena rencana itu memerlukan perluasan area," katanya.
Menurutnya ada relokasi untuk sejumlah peramukiman warga di Kelurahan Sukabumi dan Mayangan yang berdampak. Seperti di beberapa rumah di pinggiran Jalan Ikan Tongol dan Ikan Belanak yang akan kena perluasan dari bibir jalan hingga sepanjang 25 meter ke dalam.
"Program pembangunan wisata akan digarap selama tiga tahun, mulai tahun 2019 hingga 2021 dan pembayaran ganti rugi akan diserahkan pada akhir 2019 dengan dana dari APBN," katanya.
Habib mengatakan program pembangunan itu demi Kecamatan Mayangan lebih baik lagi dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman Agus Hartadi menjelaskan sosialisasi peningkatan kawasan kumuh sudah dilakukan sejak 20 September 2018 lalu.
"Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan dana Rp30 miliar dan kami akan menjalankan sesuai aturan yang ada," katanya.
Ia menjelaskan apprasial yang akan menilai dan menghitung barang atau daerah yang berdampak, sehingga proses ganti ruginya nantinya akan disalurkan lewat rekening dan tansfer dana dari pemerintah pusat ke masyarakat melewati rekening, jadi lebih terbuka.(*)
