Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Wali kota Probolinggo Aminuddin mengatakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Mayangan siap dijadikan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Jawa Timur, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Secara prinsip kami sudah siap dan sudah disurvei oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pekerjaan Umum (PU). Tinggal ada beberapa kelengkapan untuk menunjang kegiatan sekolah, seperti dapur, sarana olahraga, dan mushala yang akan dibangun," kata Aminuddin dalam keterangan tertulis di Probolinggo, Kamis.
Menurutnya, para siswa akan tinggal di rusunawa yang rencananya juga digunakan untuk pendidikan karakter dan tempat tinggal, sedangkan pelaksanaan belajar nantinya di SDN Mayangan 4 yang sedang direnovasi.
Ia menjelaskan progres penjaringan siswa Sekolah Rakyat Kota Probolinggo kelas SMP dan SMA terdata sebanyak 128 siswa dan nantinya ada dua rombongan belajar (rombel) tingkat SMP dan dua rombel tingkat SMA.
"Idealnya satu rombel berisi 25 siswa. Semoga memberikan harapan baru untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup anak-anak yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya," kata Aminuddin.
Sementara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf juga memantau kesiapan Rusunawa Mayangan yang akan menjadi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo guna memastikan dapat berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, sehingga saat diluncurkan pada Juli telah siap.
Menurutnya, Sekolah Rakyat itu menjadi jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan. Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses seleksi calon siswa harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 dan 2 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
"Kami ingin memastikan sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program itu benar-benar menyentuh masyarakat yang kurang mampu. Sekolahnya sementara di Rusunawa Mayangan, mungkin sekitar setahun dan tahun kedua akan pindah ke sekolah yang dibangun oleh Presiden Prabowo," katanya.
Ia mengatakan tanahnya disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo sekitar 7,6 hektare dan nantinya akan dibangun Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1000 siswa mulai jenjang SD, SMP, dan SMA, namun untuk Kota Probolinggo akan dimulai di jenjang SMP dan SMA.
Mensos juga memastikan proses seleksi calon siswa untuk Sekolah Rakyat tidak akan menyertakan tes akademik. Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke rumah.
Selanjutnya petugas atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), lurah, camat, dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan bekerja sama melakukan pengecekan lapangan. Hasilnya akan diverifikasi dan ditandatangani langsung oleh bupati atau wali kota setempat.
"Jangan sampai nanti yang masuk malah saudara RT, RW, atau saudara wali kota. Siswa Sekolah Rakyat harus benar-benar miskin, yang bahkan belum terdata mendapat bantuan sekalipun," tuturnya.
Sekolah Rakyat mengusung konsep unik yakni menggabungkan pendidikan formal dan penguatan karakter dengan sistem berasrama penuh. Hal itu dirancang agar pembinaan berlangsung intensif selama 24 jam.
Mensos juga memastikan guru yang akan mengajar merupakan guru yang memiliki keahlian dan lolos seleksi serta diawasi secara ketat karena anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat mendapatkan pendidikan selama 24 jam seperti di pondok pesantren.
