Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat menaikkan anggaran kajian ekonomi baik makro maupun mikro dalam RAPBD Surabaya 2019.
"Selama ini kajian ekonomi hanya untuk satu program dengan anggaran kajian ekonomi kecil atau sekitar Rp100 juta. Padahal yang dikaji cukup banyak," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur di Surabaya, Rabu.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Pemkot Surabaya menaikkan anggaran kajian ekonomi minimal menjadi Rp1 miliar. "Kami dorong anggaran kajian ditambah sebanyak-banyaknya." katanya.
Menurut dia, persoalan ekonomi itu sangat komplek sehingga dibutuhkan kajian di semua sektor agar jika terjadi turbulensi ekonomi langsung cepat di redam, sehingga tidak berdampak pada masyarakat.
"Kajian UKM, BUMD, sektor riil, ekonomi mikro dan ekonomi, inflasi, dan ritel ini perlu kajian. Segitu banyaknya sektor ekonomi, kalau dianggarkan cuma satu ya kacau ekonomi Surabaya," katanya.
Mazlan mengatakan tidak adanya konsep kajian yang jelas membuat indikator ekonomi Kota Surabaya rentan terhadap masalah, salah satunya soal fluktuasi harga sembako, barang dan jasa.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya menekankan agar kajian ekonomi dengan melibatkan sejumlah pihak tersebut bisa dilakukan tepat sasaran sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Kalau itu baik, kami akan mendorong dan mengusulkan anggarannya di RAPBD 2019," ujarnya. (*)
Legislator Minta Anggaran Kajian Ekonomi di Surabaya Dinaikkan
Rabu, 28 November 2018 8:56 WIB
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur (Abdul Hakim)
Selama ini kajian ekonomi hanya untuk satu program dengan anggaran kajian ekonomi kecil atau sekitar Rp100 juta. Padahal yang dikaji cukup banyak
