Sampang (Antaranews Jatim) - Komisi IV DPRD Sampang, Jawa Timur mengungkap adanya praktik pemotongan pada program jaminan persalinan (jampersal) oleh oknum petugas medis di wilayah itu.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana di Sampang, Kamis, praktik pemotongan program jampersal di Sampang itu terungkap saat pihaknya melakukan serap informasi dengan Dinas Kesehatan Pemkab Sampang dan perwakilan dari beberapa pegiat lembaga swadaya masyarakat.
"Dalam serap informasi itu terungkap bahwa jumlah pemotongan pada program jampersal oleh oknum petugas lapangan hingga Rp700 ribu," ujar Amin.
Oknum petugas medis yang melakukan pemotongan sebesar Rp700 ribu itu, berdalih untuk mengurus administrasi.
"Padahal itu tidak benar sama sekali, karena program bantuan jampersal ini gatis, tanpa dipungut apapun," ujar Amin.
Selain adanya praktik pemotongan, rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program itu, juga mengungkap adanya dugaan data ganda penerima program jampersal.
Dugaan data ganda itu disampaikan sejumlah pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga diundang mengikuti rapat evaluasi yang digelar Komisi IV DPRD Sampang.
Terkait dugaan data ganda penerima bantuan program jampersal itu, Sekretaris Dinkes Sampang Asrul Sani membantah.
Ia menjelaskan, data pasien yang tercatat hingga lima kali, sebagaimana disebutkan oleh perwakilan pegiat LSM dalam pertemuan itu diduga yang bersangkutan mengalami permasalahan pada saat melahirkan, sehingga diprediksi ada kesalahan data.
Sementara terkait pemotongan dana bantuan hingga Rp700 ribu, Asrul Sani mengaku, itu memang terjadi, akan tetapi sifatnya kasuistik.
"Jadi bukan semua penerima bantuan yang dipotong, melainkan tertentu saja. Tidak bisa generalisir bahwa program jampersal di Sampang seperti itu," kilahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana berharap, kedepan pelaksanaan program bantuan untuk kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu itu bisa lebih.
"Sebab, sebagus apapun program pemerintah, jika pelaksanaannya di lapangan tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal," ujarnya.
Oleh karenanya, sambung dia, peran semua elemen masyarakat, sangat penting untuk ikut proaktif melakukan pengawasan di lapangan terkait program kesejahteraan masyarakat yang telah dijalankan pemerintah. (*)
