Jember (Antara Jatim) - Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, menyoroti minimnya sekolah menengah pertama (SMP) yang menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di kabupaten setempat karena hanya 16 lembaga yang menggelar UNBK tersebut.
"Jujur saja, kami prihatin dengan pelaksanaan UNBK di Jember tahun ini karena hanya ada 16 lembaga menggelar UNBK dengan rincian 15 lembaga SMP dan satu lembaga MTs dari ratusan lembaga SMP di Jember," kata anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pudjo Prabowo di sela-sela melakukan pemantauan UNBK di Jember, Selasa.
Data Dinas Pendidikan Jember menyebutkan jumlah lembaga yang menggelar ujian nasional tercatat 321 lembaga SMP dan 222 lembaga MTs, sehingga totalnya sebanyak 543 lembaga. Sedangkan yang melaksanakan UNBK tercatat 16 lembaga dan ujian nasional kertas dan pensil (UNKP) sebanyak 527 lembaga.
"SMP negeri yang bisa melaksanakan UNBK secara mandiri hanya ada lima sekolah yakni SMPN 1 Jember, SMPN 2 Jember, SMPN 3 Jember, SMPN 1 Kencong, dan SMPN 1 Balung. Sedangkan sekolah swasta yang bisa mandiri ada SMPK Maria Fatima, SMPK Santo Petrus Jember dan SMP Kartika IV-6 Ambulu," tuturnya.
Menurutnya ada beberapa sekolah yang harus menyewa ruangan di sekolah lain untuk melaksanakan UNBK seperti SMPN 3 Balung yang menyewa ruangan di SMK Teknologi Balung dan SMP Negeri 1 Ambulu menggunakan SMAN 1 Ambulu untuk melaksanakan UNBK.
"Realita ini sangat memprihatinkan dan disayangkan oleh Komisi D DPRD Jember. Padahal dulu Dinas Pendidikan Jember merasa optimistis pada tahun 2017 bisa melaksanakan UNBK untuk semua SMP di Jember," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Ia menilai UNBK jauh lebih efisien, mudah dan murah jika dibandingkan dengan UNKP karena dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan siswa saat mengerjakan soal ujian nasional dan tidak terlalu membutuhkan banyak pengawas.
Sementara anggota Komisi D lainnya Alfian Andri Wijaya juga melakukan inspeksi mendadak di sekolah yang menggelar UNKP di SMP Negeri 6 Jember.
"SMPN 6 Jember yang berada di tengah kota itu masih menggunakan ujian dengan kertas dan pensil, padahal seharusnya sejumlah sekolah negeri di kawasan kota bisa melaksanakan UNBK," tuturnya.
Menurutnya kondisi sekolah juga memprihatinkan karena ada beberapa ruang kelas yang atapnya berlubang dan ambrol berserakan di lantai, sehingga membuat siswa merasa tidak nyaman.
"Bahkan salah satu ruang kelas di SMPN 6 yang rencananya digunakan untuk UNKP batal digunakan karena kondisinya yang kurang layak," ujarnya.
Sementara Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Jember Nurhamid mengatakan pelaksanaan UNBK dan UNKP berjalan lancar pada hari pertama, sehingga tidak ada kendala yang berarti selama pelaksanaan ujian nasional.
"Ada gangguan sedikit seperti listrik padam dan server yang bermasalah, namun kejadian tersebut tidak lama dan bisa diatasi dengan baik oleh pihak sekolah, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UNBK," katanya.(*)
