Madiun (Antara Jatim) - Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menolak kebijakan pemerintah tentang program pendidikan dokter layanan primer (DLP) dengan melakukan unjuk rasa secara damai di halaman Kantor Dinas Kesehatan.
Dalam aksi damai itu, para dokter yang mencapai sekitar 80 orang tersebut membawa spanduk yang bertuliskan "IDI Cabang Madiun Tolak Prodi DLP", "Say No DLP", dan lainnya. Selain itu, puluhan dokter tersebut juga memasang PIN yang bertuliskan "Rakyat Tidak Butuh DLP, Rakyat Butuh Obat dan Alkes".
"Kami menolak program DLP karena implementasinya membingungkan, boros biaya, dan tanpa kajian yang mendalam," ujar Koordinator aksi yang juga Ketua IDI Cabang Madiun, dr Bambang Subarno SpP dalam aksinya, Senin.
Menurut dia, kebijakan prodi DLP belum tuntas pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran lndonesia (KKL). Namun, kebijakan program pendidikan itu dipaksakan untuk berjalan.
"Pemaksaan program DLP rentan menimbulkan konflik horizontal antara dokter di layanan tingkat pertama," katanya.
Selain itu, dalam pembahasan mengenai aturan DLP, IDI tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Karena itu, IDI meminta pemerintah untuk mengevaluasi prodi DLP dan selanjutnya melakukan pemantapan ataupun pemberdayaan bagi dokter serta peningkatan sarananya.
Massa juga berharap pemerintah pusat menunda dan mengevaluasi terlebih dahulu program pendidikan DLP. Para dokter lebih meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
Menanggapi tuntutan IDI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr Soelistyo Widyantoro mengatakan, pihaknya menerima petisi yang diajukan IDI Cabang Madiun.
"Petisi tersebut kami terima dan selanjutnya dipelajari untuk diteruskan ke Bupati Madiun. Apabila petisi penolakan disetujui, maka akan diteruskan ke pusat," kata dia.
Setelah puas menyalurkan aspirasinya, puluhan anggota IDI tersebut meninggalkan lokasi dengan tertib. Aksi para dokter tersebut mendapat pengamanan ketat dari anggota kepolisian dan TNI setempat. (*)
