Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan bahwa untuk memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah dapat melibatkan nelayan, peternak, dan petani lokal\ untuk menyuplai bahan pangannya.
"Meningkatkan ekonomi sekitar, sehingga yang namanya peternak, nelayan, dan petani itu bukan cuma sekadar menghasilkan hasil yang mereka tangkap, mereka tumbuhkan, kemudian diekspor buat orang asing, tetapi juga dimakan oleh anak-anak," kata Pemengaruh Kesehatan PB IDI Tan Shot Yen.
Dalam webinar di Jakarta, Rabu, Tan mengatakan pelibatan ini memastikan agar manfaatnya bukan hanya untuk anak-anak dan ibu hamil saja, yang menjadi target program tersebut.
Selain itu, Tan menyebutkan, dengan kebutuhan biaya triliunan rupiah, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bekerja sama dengan industri. Dia menyoroti sejumlah perusahaan ingin berkontribusi melalui program pertanggungjawaban sosialnya (CSR), namun sering program semacam ini menjadi platform untuk beriklan.
Menurut dia, pemerintah dapat berkolaborasi dengan industri dalam Program Makan Bergizi Gratis, namun jangan sampai program itu menjadi ladang bagi industri untuk mengiklankan produk-produk makanannya.
"Kemarin saya memberikan usul bahwa kita terbuka kolaboratif dengan industri, tetapi dalam bentuk bukan makanan. Jadi, misalnya, industri-industri ini kan orang-orang yang punya uang ya, punya modal. Alangkah baiknya kalau tray makanannya, kemudian untuk mengantar makanan, itu juga disuplai oleh mereka," kata Tan.
Terkait pengeluaran untuk MBG, Tan menyoroti perlunya fokus di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), karena mereka yang paling membutuhkan program ini, seperti dijanjikan pemerintah.
Namun, dalam praktiknya, kata dia, yang didahulukan adalah daerah perkotaan, dengan alasan jika dimulai dari daerah 3T programnya tidak akan mulai-mulai.
"Salah sasaran. Karena apa? Ini pengeluaran duit masalahnya," ujar dia.
