Situbondo (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mengingatkan kepada seluruh dokter agar tidak meninggalkan tugasnya dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kendati pada Senin (24/10) dokter se-Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, terkait penolakan program pendidikan Dokter Layanan Primer.
"Aspirasi itu memang penting tetapi kemudian jurusan aspirasi tersebut adalah solusi kebijakan, maka harus membuat surat kepada Kementerian Kesehatan, jadi tidak cukup hanya demonstrasi akan tetapi produk kualitatifnya harus ada," kata Soekarwo saat bersilaturrahmi ke Pondok Pesantren Walisongo Situbondo, Jumat.
Ia mengatakan bahwa semestinya aspirasi para dokter disalurkan secara proporsional sebagai negara hukum atau isinya seperti apa yang akan disampaikan serta tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa.
Pak De Karwo (sapaan akrabnya) juga mengimbau kepada seluruh dokter khususnya di Jawa Timur, agar tidak semuanya ke Jakarat melakukan aksi unjuk rasa dengan meninggalkan tugasnya dalam pelayanan masyarakat.
"Kalau dokter tidak membuka pelayanan kesehatan, maka mereka juga menciderai profesinya, artinya jangan semua dokter harus berangkat ke Jakarta. Karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya menegaskan.
Sebelumnya, puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Bondowoso, menggelar aksi unjuk rasa menolak regulasi Dokter Layanan Primer atau DLP yang terkesan dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan RI.
IDI Cabang Bondowoso menilai bahwa program DLP nantinya akan memberatkan terhadap calon dokter dan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang selama ini telah melayani masyarakat di layanan primer dan para dokter saat ini juga sudah melalui proses uji kompetensi untuk sertifikasi.
Jika program regulasi Dokter Layanan Primer terlaksana, nantinya para dokter diwajibkan kembali mengikuti uji kompetensi dengan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan atau berstatus DLP dan dapat berpraktik di masyarakat.
Dokter se-Indonesia rencananya pada Senin (24/10) akan melakukan aksi unjuk rasa bersama-sama di Jakarta untuk tetap menolak program pendidikan DLP. (*)
