Surabaya (ANTARA) - Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pura Raharja Surabaya dipastikan tetap berjalan normal meski tengah terjadi konflik internal antara manajemen rumah sakit dan Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur.
“Pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kami menghindari berkonflik dan memilih untuk musyawarah agar tidak mengganggu pelayanan. Karena pertaruhannya terlalu besar, yakni pelayanan kesehatan pada masyarakat,” kata kuasa hukum RS Pura Raharja, Abdul Mubarok, di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan bahwa konflik internal jika ditanggapi dengan cara-cara keras dapat menimbulkan kegaduhan yang berimbas pada kenyamanan serta layanan terhadap pasien.
Menurut Mubarok, mayoritas pasien RS Pura Raharja merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan porsi lebih dari 50 persen, disusul pasien eksekutif.
Kondisi itu, kata dia, membuat stabilitas layanan menjadi sangat penting.
“Saya khawatir pasien-pasien eksekutif ini lari jika RS Pura Raharja terus-terusan gaduh. Apalagi ratusan karyawan bisa terancam PHK massal kalau masalah berlarut-larut,” ujarnya.
Ia berharap dapat bertemu langsung dengan Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Baginya, menjaga rumah sakit tetap beroperasi adalah prioritas sambil mencari jalan terbaik untuk penyelamatan institusi tersebut.
Namun demikian, Mubarok menyatakan siap menghadapi langkah hukum apabila ditempuh oleh Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Adhy Karyono.
Mubarok menegaskan RS Pura Raharja bukan merupakan aset milik Korpri Jatim. Ia tidak menampik bahwa rumah sakit tersebut pernah diserahkan kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jatim, tetapi hanya sebatas pengelolaannya, bukan asetnya.
Penyerahan itu, menurut dia, dilakukan untuk mempermudah proses perizinan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Sebelumnya, puluhan pegawai Korpri Jatim menggelar demonstrasi di depan RS Pura Raharja, Jalan Pucang Adi, Gubeng, Jumat (5/12). Mereka menegaskan bahwa rumah sakit tersebut merupakan aset milik Korpri Jatim.
Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Jatim Anom Surahno mengatakan aksi tersebut digelar untuk mengingatkan bahwa RS Pura Raharja berada dalam kewenangan pihaknya.
“Kami mendapatkan amanah dari Dewan Pimpinan Pusat untuk mengelola rumah sakit tersebut,” ujarnya.
