Madiun (Antara Jatim) - Jumlah warga miskin di Kabupaten Madiun, Jatim, yang belum teraliri listrik secara mandiri menurun dari tahun ke tahun seiring adanya bantuan hibah pemasangan listrik gratis dari Kementerian ESDM yang disalurkan melalui Yayasan Terang Untuk Bangsa.
Data Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mencatat, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Madiun yang belum memakai KWH PLN secara mandiri mencapai 16.000 KK. Jumlah itu terus berkurang secara bertahap dengan bantuan hibah tersebut.
"Sepanjang dua tahun terakhir ini saja, jumlah rumah warga miskin yang mendapat sambungan listrik di Kabupaten Madiun mencapai 466 unit," ujar Ketua Yayasan Terang Untuk Bangsa, Iwan Susanto, kepada wartawan, di Madiun, Minggu.
Dari jumlah 466 unit yang diberikan tersebut, sebanyak 351 KK di antaranya telah diberikan pada tahun 2015 dan 115 KK akan dilakukan pada tahun 2016 ini. Sehingga dipastikan secara bertahap hal tersebut akan mengurangi jumlah total 16.000 KK yang belum teraliri listrik tersebut.
Iwan menjelaskan, saat ini realisasi program hibah sambungan listrik gratis yang digagasnya telah berjalan baik dan berkembang. Ia menuturkan, proses sulit sempat dihadapi oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Yayasan Terang Untuk Bangsa dalam memperjuangkan program hibah listrik tersebut.
Sebab, wacana program tersebut sempat ditanggapi "dingin" oleh Pemkab Madiun saat mencoba menawarkanya pada Maret tahun 2012 lalu. Tak patah semangat, Pokmas lalu mengirim surat ke Presiden RI yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemudian direspon pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Dirjen Ketenagalistrikan.
Hal itu karena usulan program hibah sambungan listrik telah sesuai dengan Keppres Nomor 10/2011 tentang Tim Kordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Di mana salah satu poinnya menekankan agar dilakukan perbaikan kualitas rumah, listrik dan air bersih oleh bidang kementrian terkait.
"Karena sejalan dengan Keppres, program ini pun akhirnya mendapat dukungan dana dari APBD Provinsi Jatim dan APBN dari pos Kementrian ESDM, yang kemudian tergagaslah Program Listrik Hemat Subsidi Pemerintah Non-Terpadu," kata Iwan.
Setelah berjalan, program ini sempat terganjal SE Direktur Niaga PLN yang dikeluarkan 23 Oktober 2015 kemarin. SE Nomor 0353/AGA.01.01/DIVAGA 2015 itu mengatur bila subsidi pemerintah berupa pemasangan instalasi listrik daya 450 VA gratis hanya diperbolehkan bagi pemegang kartu sakti presiden saja.
"Saya pun kembali mengirim surat ke Presiden Jokowi mengadukan perihal SE Direktur Niaga PLN tersebut. Surat itu pun direspon presiden dengan mengutus Direktur Perlindungan Konsumen Dirjen Ketegalistrikan agar mengundang Yayasan Terang Untuk Bangsa bersama Direktur PLN dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K). Pertemuan pada 20 November 2015 itu diputuskan bila program yang telah berjalan ini tetap akan didukung," katanya.
Sementara, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, Dewi Putriatni, menegaskan, keberadaan Yayasan Terang Untuk Bangsa dan kelompok masyarakatnya, cukup membantu dalam penyaluran program bantuan instalasi rumah (IR) dan sambungan rumah (SR) dari pemerintah.
"Seperti kita tahu, penerima bantuan hibah, saat ini harus berbadan hukum. Sementara masih banyak masyarakat yang belum tahu ketentuan baru ini. Nah, disinilah Yayasan Terang Untuk Bangsa berperan menjembataninya," kata Dewi.
Kini, seiring dukungan dari pemerintah, bantuan yang diberikan oleh Yayasan Terang Untuk Bangsa tidak hanya dilakukan di Kabupaten Madiun, namun juga di sejumlah kabupaten lain di Provinsi Jatim. Data Yayasan Terang Untuk Bangsa mencatat, tahun 2016 terdapat sebanyak 1.343 KK yang mendapat bantuan hibah pemasangan listrik gratis. Ribuan KK tersebut berasal dari Kabupaten Madiun, Malang, Blitar, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, dan Sumenep. (*)
