Menunggu Kelanjutan Megaproyek Permukiman Gresik Selatan

Surabaya (Antara Jatim) - Angka kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, terus mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi pemerintah dan pengembang perumahan hingga kini masih kesulitan untuk memenuhinya. Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) mencatat jumlah kebutuhan rumah bagi rumah tangga baru setiap tahun lebih kurang 800 ribu unit, sementara angka yang bisa dipenuhi hanya berkisar 350 ribu-400 ribu unit. Dari jumlah ini, sekitar 200 ribu-250 ribu unit dikontribusi para pengembang dan sisanya disediakan oleh pemerintah. Akibat tidak seimbangnya kebutuhan dan pemenuhan rumah, angka "backlog" atau penundaan pembangunan rumah terus membengkak. "Sejak tahun 2010, terdapat sekitar 13,6 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sedangkan angka backlog secara nasional mencapai 15 juta unit," kata Ketua DPP REI Eddy Hussy saat menghadiri sebuah acara di Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu. Belum adanya langkah ekstra dan "policy" dari pemerintah menjadi pemicu meningkatnya backlog. Padahal, sektor perumahan atau properti memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian nasional. "Jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah, dalam 10 tahun ke depan (tahun 2025) angka backlog akan mencapai 30 juta unit, dengan tambahan per tahunnya sekitar 1,2 juta unit," tambah Eddy. Terkait komitmen pemerintah, ada satu proyek properti besar di Jawa Timur yang hingga kini belum terealisasi secara maksimal, yakni megaproyek pembangunan rumah satelit di kawasan Kabupaten Gresik bagian selatan. Pada akhir 2011, Kementerian Perumahan Rakyat menetapkan Kabupaten Gresik sebagai salah satu kawasan yang mendapatkan jatah program pengembangan kawasan permukiman, dengan dana yang disiapkan mencapai Rp5 triliun. Ada empat kecamatan di Gresik selatan yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan, yakni Kecamatan Wringin Anom, Kedamean, Driyorejo, dan Menganti. Total lahan yang tersedia sedikitnya 10 ribu hektare. Dari keempat kecamatan itu, Menganti nantinya diplot sebagai pusat kota karena wilayah itu berada di titik tengah dari kecamatan yang ada di sekitarnya dan berbatasan langsung dengan tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto. Keberadaan tol Surabaya-Mojokerto yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, akan menjadi salah satu akses infrastruktur penting dalam pengembangan kawasan Gresik selatan. "Konsep kawasan perumahan di Gresik bagian selatan ini akan memberikan dampak cukup besar bagi perekonomian daerah, terutama menaikkan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gresik," kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Menurut data Badan Pusat Statistik, PDRD Kabupaten Gresik pada 2011 mencapai lebih dari Rp17 triliun, tertinggi keempat di Jatim setelah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Kediri. Dari total titik lokasi seluas 10 ribu hektare yang berada di empat kecamatan di Gresik selatan, sekitar 3.000 hektare di antaranya dikuasai pengembang dan sebagian besar telah dibangun perumahan. "Sisanya tinggal dikonsolidasikan dengan pemkab untuk dikembangkan," tambahnya. Sejumlah proyek perumahan yang telah dikembangkan di kawasan Gresik selatan itu, antara lain Diryorejo Kota Baru, Griya Kencana, Ready Kota Damai Kedamean, dan Sumput Asri. Sambari terus mengajak dan mendorong investor perumahan untuk segera mengembangkan permukiman baru di kawasan tersebut. Sebagai stimulus, Pemkab Gresik memberikan berbagai kemudahan dan menyiapkan fasilitas pendukung, seperti pasokan air bersik, listrik dan infrastruktur jalan. Wakil Ketua DPD REI Jatim Muhammad Rudiansyah ketika dikonfirmasi terpisah mengemukakan Kabupaten Gresik, terutama wilayah bagian selatan, memang menjadi salah satu kawasan potensial untuk pengembangan proyek properti, karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Surabaya. "Memang saat ini pengembangan ke arah sana cenderung lambat, karena terkendala infrastruktur khususnya jalan. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah," katanya. Rudiansyah berharap kesepakatan yang telah ditandatangani Kemenpera dengan Pemkab Gresik terkait pembangunan megaproyek permukiman di Gresik selatan bisa segera direalisasikan dan pengembang siap ambil bagian asalkan ada komitmen dari pemerintah. Ia mengakui kebutuhan masyarakat terhadap rumah terutama tipe kecil dan menengah terus meningkat setiap tahun, sementara pemerintah kesulitan untuk memenuhinya karena terkendala berbagai faktor. Pembukaan kawasan permukiman baru, lanjutnya, juga menjadi pendorong tumbuhnya pergerakan ekonomi di daerah dan sektor lainnya, semisal retail, perdagangan, jasa, dan usaha kecil yang ada di masyarakat. (*)