Pramono: Pelanggaran Pilkada Jatim Diverifikasi Kebenarannya

Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim Bambang-Said, Pramono Anung, menyatakan sejumlah laporan pelanggaran menjelang pelaksanaan Pilkada Jatim masih perlu diverifikasi dan divalidasi kebenarannya. "Sampai pukul 02.00 WIB tadi dini hari, kami mendapat beberapa laporan pelanggaran di sejumlah dapil seperti dapil 6, 7, 8 dan Madura," kata Pramono usai mengantar Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono mencoblos di TPS 7 Pagesangan Baru Kota Surabaya, Kamis. Ia mengatakan pelanggaran yang dimaksud adalah relawan Cagub Bambang-Said menemukan adanya beberapa orang yang melakukan gerakan dari pintu ke pintu (dor to dor) untuk mempengaruhi warga memilih pasangan tertentu. "Orang itu kita ikuti. Saya belum tahu apakah ada praktik politik uang atau tidak?," katanya. Menurut dia, pihaknya berharap warga masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran Pilkada Jatim disertai bukti-bukti resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau sekedar laporan ya tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau ada bukti segera laporkan ke Panwaslu maupun kepolisian. Kami juga akan memberikan hadiah uang senilai Rp2 juta bagi mereka yang melaporkan adanya pelanggaran," katanya. Ia mengatakan yang dikhawatirkan adanya pelanggaran bukan dari proses pencoblosan, melainkan pengiriman TPS ke desa-desa membutuhkan waktu sehari. Tentunya ini, kata dia, rawan pelanggaran. "Pelanggaran ini bisa terjadi di desa, dimana orang yang tidak mencoblos, tapi dilakukan pencoblosan oleh orang tertentu. Ini yang kita khawatirkan," katanya. Untuk itu, kata dia, pihaknya menginstruksikan kepada para relawan dan saksi untuk menjaga seluruh TPS di desa-desa. Soal pelanggaran di daerah Pragaan dan Lenteng Sumenep dimana ada tujuh kepala desa yang ditangkap tim pasangan Cagub lain karena membagi-bagikan beras dan uang, Pramono mengakui telah mendapatkan informasi itu. "Itu belum dilaporkan di panwaslu. Kalau ada laporan resmi kita kasih mereka Rp2 juta," katanya. (*)