Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Immanuel Yosua, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Jawa Timur, meskipun berimbas pada minimnya pelanggaran di dunia penyiaran.
"Ini menyedihkan. Banyak pihak, termasuk tim sukses, lebih memilih membagikan amplop karena dianggap lebih efektif daripada memasang iklan di media penyiaran," kata Yoshua, saat dialog penyiaran dengan Sekretaris DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin.
Menurutnya, selama Pilkada serentak di Jawa Timur hanya terjadi tiga pelanggaran yang terjadi di dunia penyiaran.
"Hanya ada tiga pelanggaran selama Pilkada itupun karena kampanye di luar jadwal, bukan karena apa tapi soal dunia penyiaran yang lesu dan money politik dianggap lebih efektif," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dunia penyiaran saat Pilkada serentak lesu karena sebagian besar kampanye beralih ke media sosial, sementara praktik politik uang semakin mendominasi.
"Media penyiaran jarang mendapat iklan karena efektivitas kampanye kini lebih banyak ditentukan oleh pola kampanye, termasuk praktik negatif seperti politik uang," tutur Josua.
Lanjutnya, minimnya pelanggaran ini bukan semata-mata karena kepatuhan, melainkan karena pergeseran cara kampanye.
Josua menegaskan bahwa fenomena ini menjadi tantangan besar bagi dunia penyiaran dan demokrasi secara keseluruhan.
KPID Jatim berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong kampanye yang lebih sehat serta menjauhkan praktik politik uang.
