DPRD Kediri Kritik Pembagian BLSM di Rumah

Kediri (Antara Jatim) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, Jawa Timur, mengkritik pembagian BLSM oleh pemkot setempat yang dilakukan di rumah warga. "Pemberian program itu harusnya dilakukan di kantor kelurahan, karena program itu resmi dari pemerintah. Kami banyak aduan, jika pembagian BLSM dilakukan di rumah warga," kata Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon di Kediri, Kamis. Ia juga mengatakan, program bantuan langsung sementara masyarakat itu juga rawan terjadi manipulasi. Pihaknya melihat terdapat celah dalam penentuan penerima yang berpeluang disalahgunakan. Menurut politisi PAN itu, awalnya penentuan penerima BLSM diambil berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 lalu. Namun, jika ada masalah semisal ada warga yang belum masuk sebagai penerima BLSM, maka diserahkan pada forum kelurahan untuk menyelesaikannya. Pihaknya menyebut, hal inilah yang justru menimbulkan persoalan dan berpotensi menjadi celah yang dapat disalahgunakan. Menurut dia, dalam penentuan penerima di forum kelurahan tidak memiliki standar sehingga dapat berbeda untuk tiap kelurahan. Sementara, 14 kriteria yang disebut-sebut menjadi rujukan penentuan penerima BLSM di kelurahan, sangat longgar dan tidak jelas penerapannya. "Bisa muncul peluang adanya penyalahgunaan, karena kriterianya tidak sama antarkelurahan," ucapnya. Pihaknya akan menanyakan lebih tegas tentang pembagian BLSM. Pemerintah pun saat ini terkesan tidak tegas dalam memberikan batasan penerima BLSM dan justru memberikan keleluasaan pada forum musyawarah kelurahan untuk melakukan perubahan data penerima. Padahal harusnya pemerintah tegas memberikan aturan rinci tentang penentuan penerima agar tidak terjadi salah sasaran. Diharapkan, tidak terjadi penyimpangan, terlebih lagi anggaran BLSM itu dari APBD Kota Kediri. Pemkot Kediri telah mengucurkan dana dari APBD sebesar Rp3 miliar untuk program BLSM. Tercatat, BLSM diberikan bagi 12.000 warga kurang mampu. Hingga saat ini, penyaluran BLSM sudah mencapai 61 persen dari total penerima. Dari 46 kelurahan yang ada, pencairan BLSM sudah mencakup 28 kelurahan. Dana BLSM itu merupakan program dari pemkot, yang diberikan untuk membantu warga miskin. Setiap kepala keluarga (KK) diberikan dana sekitar Rp250 ribu, yang diharapkan bisa membantu warga miskin. (*)