Oleh Juwita Trisna Rahayu Jakarta, (Antara) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap panyaluran bantuan langsung sementara masyarakat(BLSM) selesai pada akhir Juli 2013. "Harapannya bulan Juli selesai semuanya, dari situ lah kita tahu mekanisme yang harus diperbaiki masing-masing siapa yang pantas menerima siapa yang tidak. Kalau ada kekurangan nanti ditambah lagi," kata Mendagri Gamawan usai rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin. Gamawan menyebutkan saat ini penyaluran sudah berlangsung 30 persen dari target sasaran sebanyak 15,5 juta kepala rumah tangga. "Itu yang sudah dicairkan sampai minggu lalu. Belum semuanya, tapi kan ini berjalan terus," ujarnya. Dia menjelaskan penyaluran sudah difinalisasi dan dirapatkan dengan Wakil Presiden Boediono. Terkait penyelewengan penyaluran BLSM di daerah, Gamawan mengatakan sudah ada mekanisme karena daerah menginventarisasi. "Ini tinggal PT Pos tinggal membayarkan saja. Kalau ada kesalahan, desa lah yang disalahkan karena desa yang tahu dan melaporkan," tandasnya. BLSM merupakan bantuan tunai kepada penduduk yang layak menerima sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan mulai 21 Juni 2013. BLSM disalurkan dalam dua bulan, yakni pada Juni dan Juli senilai Rp300.000. Masyarakat mendapat kompensasi BLSM untuk empat bulan, satu bulan pemerintah memberikan Rp150.000 yang pembagiannya dilakukan dalam dua tahap. Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menilai BLSM kurang efektif sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. "Dialihkan saja ke daerah daripada 'menggarami laut'. Bagaimana lapangan pekerjaan diciptakan untuk menolong pengangguran. Itu yang lebih tepat sasaran," tukasnya. Menurut Suryo kompensasi dalam bentuk proyek yang diberikan ke daerah-daerah lebih bisa diukur dan lebih produktif daripada konsumtif. "Misalnya, kasih saja tiap daerah proyek senilai Rp5 triliun, bukan dikasih duit langsung karena buktinya kelangkaan BBM masih banyak di daerah-daerah, tapi perlu sosialisasi" katanya. (*)
Berita Terkait
Mendagri fokuskan pengendalian komoditas pangan untuk jaga inflasi
27 Januari 2026 16:12
PDIP: Proses PAW terdakwa perkara hibah tunggu keputusan Mendagri
19 Januari 2026 14:50
Mendagri sebut syarat pilkada lewat DPRD harus ubah undang-undang
13 Januari 2026 15:23
Pemerintah siapkan kompensasi rumah untuk korban banjir Sumatera
10 Januari 2026 22:30
Aceh kembali perpanjang status tanggap darurat hingga 22 Januari 2026
8 Januari 2026 22:15
Menteri Tito: Percepat pendataan rumah rusak akibat bencana di Sumatera
29 Desember 2025 15:44
Mendagri imbau pemda siapkan data lokasi pembangunan huntap
26 Desember 2025 19:01
Mendagri percepat pembangunan 1.000 huntap untuk korban bencana Aceh
23 Desember 2025 18:06
