PMB: Baliho APNP Dukung "Karsa" Tidak Etis

Surabaya (AntaraJatim) - Salah satu partai politik nonparlemen, Partai Matahari Bangsa, menilai baliho-baliho yang dipasang Aliansi Partai Nonparlemen (APNP) mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) tidak etis karena tidak melalui kesepakatan semua anggota. "Partai kami bagian dari APNP, tapi tidak pernah diajak komunikasi tentang pemasangan baliho. Padahal PMB belum tentu mendukung Karsa di Pilkada Jatim," ujar Ketua Majelis Imarah PMB Jatim Syafrudin Budiman kepada wartawan, Jumat. Baliho-baliho tersebut berukuran raksasa dan dipasang di beberapa titik jalan utama, seperti di Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Pahlawan. Pemasangannya pun di atas trotoar yang seharusnya bersih dari baliho apapun. Dengan terpasangnya lambang PMB di baliho tersebut, pihaknya merasa dirugikan karena akan dianggap pasti mendukung Karsa. "Saya juga masih konsolidasi bersama rekan-rekan di jajaran DPP di Jakarta, lha kok dipasang tanpa pemberitahuan. Memang kami tergabung, tapi harus ada komunikasi dahulu," katanya. Partainya, lanjut mantan aktivis mahasiswa itu, kemungkinan besar mengalihkan dukungan ke Khofifah Indar Parawansa bersama beberapa partai nonparlemen lainnya. Hanya saja ia belum bisa memastikan karena menunggu rekomendasi resmi dari pusat. "Itukan namanya tidak etis karena asal pasang gambar. Apalagi dipasang di trotoar yang sudah jelas tidak boleh," kata mantan Ketua Bidang Sosial Ekonomi DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut. Demikian juga dengan Partai Buruh yang juga menjadi bagian dari 23 partai tergabung APNP. Meski diklaim memberikan dukungan ke Karsa, namun Ketua Umum DPP Partai Buruh Sonny Pudjisasono membantahnya. Sonny mengaku belum memastikan dukungan ke Karsa. Malah diwacanakan pihaknya memberikan suara ke Khofifah Indar Parawansa. "Kami belum tentu mendukung Karsa karena menunggu perkembangan politik. Jadi kalau lambang Partai Buruh terpasang, itu namanya liar dan ilegal," katanya ketika dikonfirmasi. Tidak hanya itu saja, sorotan juga datang dari Lingkar Pejuang Anak Indonesia (LPAI) Jatim terhadap baliho tersebut karena salah menulis periodesasi kepemimpinan gubernur mendatang. "Di baliho tertulis calon gubernur-wakil gubernur periode 2013-2018. Padahal Pilkada mendatang periodenya 2014-2019. Inikan bisa mempengaruhi masyarakat dan akibatnya salah kaprah," kata Koordinator LPAI Jatim Ismet Rama. Pihaknya juga menyoroti pemasangan lokasi baliho berukuran besar di trotoar dan tepat di depan Taman Apsari, sehingga mengganggu pejalan kaki dan mengganggu pemandangan taman. Sementara itu, Koordinator APNP Jailani belum bisa dikonfirmasi terkait sorotan baliho. Beberapa kali dihubungi melalui ponselnya tidak terangkat meski ada nada panggi. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim, belum ada balasan. (*)