Malang - Jumlah warga miskin di Kota Batu tahun ini turun cukup signifikan, dari 7.525 KK menjadi 6.277 KK atau berkurung sebanyak 1.248 KK. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Batu Ismail A Gani, Kamis mengatakan indikasi penurunan jumlah warga miskin ini terlihat dari jumlah penerima beras miskin (raskin) sesuai data dari Badan Pusat statistik (BPS). "Jika rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin jumlahnya menurun, otomatis jumlah warga miskin juga turun, bahkan penurunannya mencapai 18 persen dari tahun sebelumnya," katanya. Menurut dia, banyak komponen dan kriteria yang menjadikan sejumlah warga miskin di daerah ini terentaskan dari kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan tingkat perekonomian yang semakin membaik. Menyinggung jatah raskin bagi RTS, Ismail mengatakan, untuk Januari sudah didistribusikan pada awal Februari lalu dan jatah Februari akan didistribusikan pertengahan pekan depan. Dengan demikian, pada bulan ini RTS mendapatkan raskin dua kali. Ia mengemukakan, jatah dan harga raskin tahun ini tidak ada perubahan. Setiap RTS akan mendapatkan jatah 15 kilogram dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram. Mengenai kualitas beras yang dibagikan bagi RTS, Ismail dengan tegas mengatakan, jika ditemukan ada yang tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan yang selanjutnya diganti dengan yang baru. Hanya saja, Ismail menjamin jika raskin yang dibagikan merupakan beras yang layak konsumsi. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan Bulog dan dijamin beras yang dibagikan berkualitas, kalau memang ada yang tidak layak, langsung saja dikembalikan," katanya. Tahun ini, warga yang paling banyak mendapatkan jatah raskin di Kota Batu adalah warga di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, yakni mencapai 589 RTS. Dan, yang paling sedikit adalah warga Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, yakni hanya 79 RTS. Penerima raskin secara nasional tahun ini mencapai 15, 5 juta RTS atau menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 17 juta RTS. Anggaran dari APBN untuk raskin tahun ini sebesar Rp17,5 triliun dari Rp15,7 triliun pada tahun 2012.(*)
Berita Terkait
DPRD Jatim dorong pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin
9 Januari 2026 16:14
PT Pos Indonesia pastikan BLTS tersalurkan tepat waktu
29 Desember 2025 17:37
Mensos sebut pengawasan penyaluran bansos lewat pemutakhiran data
29 Desember 2025 12:56
Situbondo manfaatkan DBHCHT untuk iuran BPJS Kesehatan warga miskin
22 November 2025 15:30
Pemkab Bangkalan subsidi biaya PBG bagi warga miskin
21 Oktober 2025 22:58
Perbakum Bojonegoro beri pendampingan hukum untuk warga miskin
1 Oktober 2025 16:42
Pemprov Jatim bantu modal usaha 575 warga miskin di Bangkalan
23 September 2025 19:00
DPRD Jatim pastikan P-APBD 2025 berpihak ke rakyat kecil
5 September 2025 16:05
