Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025 sebesar lebih dari Rp39 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang didaftarkan pemerintah daerah setempat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr. Sandy Hendrayono di Situbondo, Sabtu, menyebutkan total anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah daerah sekitar Rp61 miliar.
"Total anggaran tahun ini untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp61 miliar, Rp39 miliar menggunakan DBHCHT, karena layanan kesehatan gratis atau program Berobat Gratis Tanpa Batas (Berantas) merupakan program prioritas Pak Bupati," ujarnya.
Dokter Sandy menyampaikan penggunaan DBHCHT untuk layanan kesehatan menjadi langkah strategis pemerintah daerah setempat dalam rangka memperkuat perlindungan sosial masyarakat.
DBHCHT ini, lanjutnya, menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang rentan kehilangan pekerjaan dan warga kurang mampu.
Dengan dukungan DBHCHT, kata Sandy, masyarakat tak perlu lagi khawatir biaya layanan kesehatan dan melalui program Berantas dipastikan tidak ada warga yang kehilangan hak kesehatan hanya karena kendala biaya.
"Program Berobat Gratis Tanpa Batas ini juga berperan dalam mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Situbondo," ujarnya.
Sandy menambahkan, DBHCHT tidak hanya dimanfaatkan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga yang ditanggung pemerintah daerah, tapi juga dimanfaatkan mendukung sektor kesehatan lainnya, seperti peningkatan sarana prasarana dan lainnya.
Salah seorang warga Desa/ Kecamatan Jangkar, Dwi Karyanto mengaku terbantu dengan adanya program Berantas karena selain gratis juga dilayani seperti pasien pada umumnya.
"Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya operasi hernia, semua layanan kesehatan gratis, dan pelayanan rumah sakit juga bagus," ujarnya.
