DPRD Jatim dorong pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) guna memastikan perlindungan kesehatan bagi penduduk miskin.

“Pemutakhiran data menjadi langkah mendesak menyusul masih tingginya angka kesakitan di kelompok masyarakat miskin,” kata Puguh di Surabaya, Jumat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan angka kesakitan penduduk miskin mencapai 41,05 persen, yang berarti hampir separuh penduduk miskin mengalami gangguan kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Ia menyebutkan, hingga kini sekitar 36,70 persen penduduk miskin di Jawa Timur tercatat belum memiliki jaminan kesehatan.

Kondisi tersebut dinilai ironis, mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program PBI JKN.

“Ini menjadi ironi. Di saat anggaran PBI JKN sudah disiapkan, masih ada jutaan penduduk miskin yang belum merasakan manfaat jaminan kesehatan,” ujar legislator PKS ini.

Menurut Puguh, validitas dan akurasi data penerima menjadi kunci agar program jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.

Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penduduk miskin berhak memperoleh jaminan kesehatan penuh, terutama mereka yang masuk kelompok desil 1 hingga 5 atau kategori miskin dan rentan miskin.

“Pemerintah daerah harus memprioritaskan kelompok ini dan memastikan tidak ada penduduk miskin yang tertinggal dari akses jaminan kesehatan,” katanya.

Selain itu, Puguh menyoroti masih ditemukannya warga yang tidak tergolong miskin namun tercatat sebagai penerima BPJS PBI. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang lebih berhak.

Lebih lanjut, Puguh juga menyinggung data kemiskinan di Jawa Timur yang menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sekitar 3,8 juta jiwa, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,9 juta jiwa.

Ia mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil dari berbagai intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Meski begitu dirinya berharap turunnya jumlah angka kemiskinan ini diimbangi dengan perlindungan jaminan kesehatan yang memadai.

Ia menilai jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih relatif besar sehingga membutuhkan kebijakan lanjutan yang lebih terarah.