Pemkab Sampang: Pembangunan Kopdes Merah Putih terkendala lahan

Sampang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur menyebutkan, pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sebagian desa di wilayah itu belum dapat dilakukan karena terkendala ketersediaan lahan.

"Ada sebanyak 21 dari 186 desa yang pembangunan koperasinya belum dilakukan hingga saat ini, karena terkendala lahan," kata Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang Evi Hariati di Sampang, Jumat.

Ia menjelaskan, pemkab melalui dinas koperasi, telah melaporkan kendala itu ke pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi Pemprov Jatim.

Menurut Evi, sesuai dengan ketentuan, Koperasi Merah Putih itu harus dibangun di atas tanah negara, seperti tanah kas desa, bukan di atas tanah milik pribadi warga.

"Nah, yang tidak memulai pembangunan saat ini, karena lahan yang hendak ditempati bukan di atas tanah negara, ataupun tanah kas desa," katanya.

Menurut Evi, sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, selain di atas tanah kas desa, ada beberapa ketentuan lain yang juga harus dipenuhi terkait lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih itu.

Di antaranya, harus siap pakai, berada di lokasi strategis, mudah diakses, aman bencana, dan memiliki status kepemilikan yang jelas, dengan luas ideal sekitar 1.000 meter per segi.

Selain itu, sambung dia, pada bangunan itu, nantinya harus dilengkapi akses infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan internet untuk mendukung kegiatan ekonomi desa dan digitalisasi.

"Dan lokasi tersebut, juga harus mendukung pembangunan fisik gerai, gudang, dan fasilitas pendukung lainnya agar koperasi desa/kelurahan bisa berfungsi optimal sebagai pusat ekonomi rakyat," katanya.

Sedangkan, sambung Evi, tanah kas desa yang ada di 21 desa tersebut, rata-rata tidak memenuhi ketentuan tersebut, sehingga apabila tetap dibangun, maka berpeluang tidak akan berfungsi secara optimal.

"Kami berharap, secepatnya bisa mendapatkan solusi terkait persoalan di 21 desa tersebut, sehingga pembangunan bisa segera dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.