Sambut MBG, DPRD Situbondo dorong pemda buat kerangka kebijakan

Respons di tingkat daerah ini menjadi penting agar daerah tidak sekadar menjadi penonton atau konsumen pasif dari anggaran pusat

Situbondo (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah setempat membuat kebijakan mengalokasikan anggaran daerah untuk pemberdayaan masyarakat dalam menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Respons di tingkat daerah ini menjadi penting agar daerah tidak sekadar menjadi penonton atau konsumen pasif dari anggaran pusat," kata Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo H Faisol Abd Syakur Jalil di Situbondo, Senin.

Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu menyambut dua program ini dengan mengambil langkah dan salah satunya sinergi dan keberanian mengalokasikan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pemkab Situbondo, lanjut Faisol, bisa membuat kerangka atau infrastruktur kebijakan, baik melalui dana APBDes maupun ABPD, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan masyarakat, khusus bagi keluarga prasejahtera.

"Misal kegiatan rintisan peternakan ayam petelur skala rumah tangga, karena secara kalkulasi ekonomi mikro, skema ini sangat masuk akal," kata dia

Faisol menyampaikan, dengan stimulus dana sekitar Rp20 juta per desa, anggaran tersebut dapat dialokasikan sebagai modal awal untuk ternak ayam petelur dengan menyasar 10 kepala keluarga prasejahtera maupun rumah tangga produktif.

Jika dalam satu rumah tangga mendapatkan modal awal untuk kandang dan 10 ekor ayam petelur dengan asumsi produktivitas yang optimal, kata dia, mereka dapat memanen rata-rata 9-10 butir telur per hari.

Dengan estimasi harga telur di pasar lokal, maka setiap keluarga akan mengantongi pendapatan kotor sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per hari.

Bagi keluarga perdesaan, pendapatan yang konsisten tersebut tentu sangat berarti untuk menopang daya beli serta kebutuhan pokok harian bagi warga prasejahtera.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemkab Situbondo bergerak cepat untuk membangun dan mematangkan infrastruktur pendukung untuk menyambut integrasi program MBG dan KDKMP," kata anggota DPRD Situbondo dari Fraksi PPP itu.

Dia mengatakan, dalam program pemberdayaan masyarakat itu tak perlu lagi bingung mengenai pemasaran telur ayam, karena dalam ekosistem program Presiden Prabowo ini, rantai pasoknya sudah terdesain sangat jelas.

Karena, hasil panen telur ayam dari peternak skala rumah tangga itu bisa ditampung langsung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan selanjutnya KDKMP bertindak untuk menyalurkan pasokan telur ayam segar itu ke SPPG terdekat guna memenuhi kebutuhan menu harian program MBG.

"Kita, di daerah harus menjadi penyedia utama, dan memegang kendali atas rantai pasok program Makan Bergizi Gratis," ujar Faisol.

Dengan demikian, kata dia, keuntungan terbesar adalah terjadinya perputaran uang di tingkat desa, dan anggaran besar dari pemerintah pusat melalui program MBG di Situbondo, tidak akan "bocor" keluar daerah, justru akan terus berputar di daerah setempat.

Faisol menambahkan, selain lewat program pemberdayaan ternak ayam petelur skala rumah tangga, pemerintah daerah juga bisa memberikan stimulus kepada rumah tangga produktif untuk budi daya sayuran, dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

"Selain telur dan daging, kebutuhan operasional dapur umum SPPG, setiap harinya juga butuh sayuran. Dengan demikian, maka kebutuhan dapur umum SPPG tidak perlu lagi didatangkan dari luar kabupaten," tutur dia.