Situbondo (ANTARA) - Program prioritas nasional yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi katalisator untuk penguatan ekonomi daerah.

Dua program prioritas Presiden Prabowo ini bukan sekadar upaya pemenuhan gizi generasi muda, maupun sebagai formalitas kelembagaan ekonomi semata.

Bahkan, program MBG dan Kopdes Merah Putih ini menjadi sebuah ekosistem ekonomi sirkular, apabila direspons dengan tepat oleh pemerintah daerah, akan mampu mengentaskan kemiskinan serta menggerakkan perekonomian dari level desa.

Semestinya, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Nusantara mampu menyambut dua program ini dengan mengambil langkah untuk merealisasikannya.

Salah satu kuncinya adalah sinergi dan keberanian mengalokasikan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sekretaris Komisi II DPRD Situbondo H Faisol Abd Syakur Jalil menyampaikan, respons di tingkat daerah ini menjadi penting, agar daerah tidak sekadar menjadi penonton atau konsumen pasif dari anggaran pusat.

"Justru kita harus menjadi penyedia utama, dan memegang kendali atas rantai pasok program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Contoh konkretnya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di setiap desa yang menjadi lokasi pembangunan dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menjadi peluang.

Pemerintah Kabupaten Situbondo bisa membuat kerangka atau infrastruktur kebijakan, baik melalui dana APBDes maupun ABPD. Untuk desa, bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan masyarakat, khusus bagi keluarga prasejahtera.

Salah satunya, melalaui kegiatan rintisan peternakan ayam petelor skala rumah tangga. Karena secara kalkulasi ekonomi mikro, skema ini sangat masuk akal.

Dengan stimulus dana sekitar Rp20 juta per desa, anggaran tersebut dapat dialokasikan sebagai modal awal untuk ternak ayam petelor dengan menyasar 10 kepala keluarga prasejahtera maupun rumah tangga produktif.

Untuk mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat dengan ternak ayam petelor ini, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten harus terus memberikan pendampingan teknis secara berkala.

Jika dalam satu rumah tangga mendapatkan modal awal untuk kandang dan 10 ekor ayam petelor dengan asumsi produktivitas yang optimal, mereka dapat memanen rata-rata 9-10 butir telur per hari.

Dengan estimasi harga telur di pasar lokal, maka setiap keluarga akan mengantongi pendapatan kotor sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per hari. Bagi keluarga perdesaan, pendapatan yang konsisten tersebut tentu sangat berarti untuk menopang daya beli serta kebutuhan pokok harian bagi warga prasejahtera.

Dalam program pemberdayaan masyarakat ini, tak perlu lagi bingung mengenai pemasaran telor ayam, karena dalam ekosistem program Presiden Prabowo ini, rantai pasoknya sudah terdesain sangat jelas.

Hasil panen telur ayam dari peternak skala rumah tangga itu bisa ditampung langsung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan selanjutnya KDKPM bertindak untuk menyalurkan pasokan telor ayam segar itu ke SPPG terdekat guna memenuhi kebutuhan menu harian program MBG.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemkab Situbondo bergerak cepat untuk membangun dan mematangkan infrastruktur pendukung untuk menyambut integrasi program MBG dan KDKMP," kata Faisol, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi PPP itu.

Infrastruktur yang dimaksud, tidak hanya soal fisik bangunan, melainkan kesiapan regulasi dan pemetaan klaster peternakan desa, termasuk pelatihan manajemen koperasi.

Infrastruktur daerah yang matang lewat program pemberdayaan ternak ayam petelor skala rumah tangga ini, dampak ekonominya akan menjadi luar biasa di Situbondo.

Keuntungan terbesar adalah, terjadinya perputaran uang di tingkat desa, dan anggaran besar dari pemerintah pusat melalui program MBG di Situbondo, tidak akan "bocor" keluar daerah, justru akan terus berputar di daerah setempat.

Selain lewat program pemberdayaan ternak ayam petelur skala rumah tangga, pemerintah daerah juga bisa memberikan stimulus kepada rumah tangga produktif untuk budi daya sayuran, dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Selain telor dan daging, kebutuhan operasional dapur umum SPPG, setiap harinya adalah sayuran. Dengan demikian, maka kebutuhan dapur umum SPPG tidak perlu lagi didatangkan dari luar kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, tahun ini telah mencanangkan gerakan ternak ayam petelor skala rumah tangga dalam upaya memperkuat ketahanan pangan serta kebutuhan protein hewani di wilayah setempat.

Pada suatu kesempatan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Kabupaten Situbondo Naning Sugiarti menyampaikan pengembangan industri rumah tangga melalui gerakan ternak ayam petelur menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan telur di daerah itu.

Gerakan ternak telor skala rumah tangga menjadi program Situbondo tahun ini untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, khususnya telor.

Kebutuhan telor ayam di Situbondo, tiap hari mencapai sekitar 17 ton, sedangkan produksinya sejauh ini hanya mampu di angka 3,6 ton. Sisa kebutuhan tersebut mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Ketergantungan pasokan telor ayam dari luar daerah juga kerap memicu fluktuasi harga yang membebani masyarakat, sehingga gerakan peternakan ayam petelor skala rumah tangga ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan peternakan ayam petelor skala rumah tangga di Situbondo dirancang untuk memberdayakan keluarga dengan memanfaatkan lahan di lingkungan rumah. Pemerintah daerah setempat akan memberikan pendampingan agar program tersebut terlaksana dengan baik.

Pencanangan gerakan peternakan ayam petelor ini berseiring dengan hadirnya program MBG dan KDKMP, dan pemerintah daerah setempat perlu menyeriusi pelaksanaan program tersebut.

Karena, ketika rantai pasok mampu dipenuhi secara mandiri oleh peternak lokal, maka uang dari negara akan langsung masuk ke kantong-kantong masyarakat setempat, dan dibelanjakan kembali di pasar lokal, sehingga dapat menghidupkan sektor UMKM lainnya.



Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.