Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig, menilai tudingan kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banjir di Sumatera tidak memiliki dasar kuat.
“Zulhas memperkuat transparansi perizinan, memperluas perhutanan sosial, dan menekan penebangan liar. Menyebut kebijakan beliau sebagai penyebab banjir jelas keliru,” kata Rizki dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Menurut Rizki, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Kehutanan memulai digitalisasi dan transparansi perizinan kehutanan secara online dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah itu dinilai memangkas birokrasi, mencegah korupsi perizinan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Rizki menjelaskan bahwa Zulhas juga menggagas berbagai program pro-lingkungan, seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga program One Ticket One Tree bekerja sama dengan Garuda Indonesia.
“Banyak program yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Bahkan berbagai lembaga memberi apresiasi, termasuk Tokoh Perubahan Republika dan Bintang Jasa Mahaputra Adipradana,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak dapat disederhanakan dengan menunjuk satu pihak sebagai penyebab.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Rizki berharap diskusi publik dapat kembali diarahkan pada penanganan korban serta penguatan upaya mitigasi bencana guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
PAN: Tudingan soal peran Zulhas dalam banjir Sumatera tak berdasar
Kamis, 4 Desember 2025 16:35 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur , Ahmad Rizki Sadig, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (ANTARA/ HO - PAN Jawa Timur)
