Banyuwangi (ANTARA) - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditetapkan sebagai pemerintah daerah dengan indeks SPBE tertinggi berdasarkan pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).
SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan, dan untuk mengukur perkembangan SPBE di Indonesia, Kementerian PAN-RB bersama tim melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Kamis, mengaku bersyukur dapat meraih capaian indeks SPBE tertinggi di antara pemerintah daerah lainnya se-Indonesia.
"Capaian ini merupakan hasil komitmen berkelanjutan dalam upaya digitalisasi di semua lini pemerintahan," kata dia.
Pencapaian SPBE ini, lanjut Ipuk, semakin memotivasi kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik, baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya.
Dia mengungkapkan hasil pemantauan Kementerian PAN-RB terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintahan provinsi dan daerah se-Indonesia, Banyuwangi masuk kategori "Memuaskan".
"Dengan nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5, dan nilai tersebut merupakan yang tertinggi di antara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Ipuk.
Ipuk menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan pemerintah pusat yang memberikan kepercayaan pada Banyuwangi atas komitmen dalam melaksanakan digitalisasi secara berkelanjutan.
Salah satunya, kata dia, dengan menunjuk Banyuwangi untuk pelaksanaan program transformasi digital nasional, yakni menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Uji coba program bantuan sosial berbasis digital itu berlangsung sejak bulan September 2025, dan saat ini, proyek itu akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi.
"Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga, dimana Banyuwangi menjadi model 'laboratorium hidup' transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional," tutur Bupati Ipuk.
