Situbondo (ANTARA) - Tim penilai dari Kementerian PAN-RB melakukan penilaian evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang dicanangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
"Berbagai tahapan sudah dilalui dan ini sudah tahapan terakhir," kata Tim Penilai Kementerian PAN-RB Muhammad Aris Sananto di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Selasa.
Menurut dia, penilaian evaluasi yang dilakukan pada hari ini di antaranya melakukan verifikasi lapangan untuk melihat berbagai kondisi baik itu dari integritas, pengawasan, pelayanan publik, kinerja, sarana prasarana dan sebagainya.
Secara integrasi, lanjut Aris, tim penilaian Kementerian PAN-RB melihat apakah unit kerja yang diusulkan zona integritas itu layak dijadikan ZI-WBK atau tidak.
Setelah tahapan ini, kata dia, dilanjutkan dengan melakukan panel bersama berbagai instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman, agar pemantapan pilihan unit kerja tidak hanya perspektif dari Kementerian PA-RB.
"Sebenarnya ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bupati, terkait dengan pembangunan integritas itu dimulai dari pimpinannya," ujar Aris Sananto.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengapresiasi tiga instansi yang telah mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yakni Disdukcapil, Puskesmas Asembagus dan Puskesmas Panarukan.
"Dari awal menjabat saya menekankan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Situbondo untuk clean and clear dalam pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tri Cahya Ningtyas menyampaikan telah melalui beberapa tahapan, dan saat ini sudah tahapan terakhir yakni verifikasi lapangan.
"Kami optimistis bisa menyandang predikat ZI-WBK karena pelayanan yang diberikan baik online maupun offline bebas dari korupsi," katanya.
Tri Cahya menambahkan, saat ini tim penilai mengevaluasi terkait dengan standar pelayanan yang benar-benar bebas dari korupsi dan segala sesuatunya yang terkait dengan itu.
"Tahun ini kami sudah memasuki tahap akhir untuk sebuah proses penilaian, tahap pertama administrasi, kedua wawancara, dan saat ini kunjungan lapangan, semua pelayanan publik baik secara online maupun offline itu dicek," ujarnya.
