Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya satu suara untuk memperjuangkan hak warga atas sengketa kepemilikan tanah Eigendom Verponding (EV) yang diklaim sebagai aset PT Pertamina di kota setempat.
Terbaru, permasalahan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji hadir secara langsung mendampingi warga dalam forum RDP tersebut. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Surabaya juga turut hadir untuk mengawal proses hingga ditemukan solusi terbaik bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memimpin langsung dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir serta sejumlah instansi terkait di antaranya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Surabaya I, dan perwakilan Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengatakan, permasalahan yang dilaporkan adalah klaim PT Pertamina kepada Kantor Pertanahan Surabaya I atas tanah EV 1305 seluas 134 hektar dan EV 1278 seluas 220,4 hektar di wilayah tiga kecamatan Surabaya.
Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo, yang di dalamnya terdapat lima kelurahan, yaitu Dukuh Pakis, Gunung Sari, Dukuh Kupang, Pakis, dan Sawunggaling.
"Dengan adanya surat tersebut, Kantor Pertanahan Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan. Sehingga warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,” kata Rifqinizamy saat memimpin RDP di Komisi II DPR RI pada Selasa (18/11).
Rifqinizamy menyebut, warga yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tidak bisa memperpanjang atau meningkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, warga yang hanya memiliki surat persaksian tidak dapat mengurus administrasi pertanahan menjadi SHM atau SHGB.
"Dari penjelasan Koordinator FATWA, ada sekitar 12.500 dokumen (persil) yang diajukan ke BPN tidak bisa ditindaklanjuti karena tanah atau objek tersebut semuanya dicatat sebagai aset milik PT Pertamina," ujarnya.
Di waktu yang sama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian masalah ini. Ia menilai regulasi pemblokiran dan pelayanan pertanahan di daerah perlu dibenahi.
"Regulasinya memang harus kita benahi. Pemblokiran itu harus jelas betul, dasar-dasarnya harus kuat. Tidak bisa serta-merta memblokir hanya dengan surat kepada BPN,” kata Adies.
Ia juga menggarisbawahi perjuangan panjang warga lima kelurahan di Surabaya yang telah berupaya mendapatkan hak atas tanah sejak 2010. "InsyaAllah kami akan pertemukan dengan Pertamina. Syukur-syukur bisa langsung dilepaskan," katanya.
Usai RDP di Komisi II DPR RI, pembahasan mengenai polemik klaim tanah EV di Kota Surabaya kembali dilanjutkan dalam pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (19/11).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan Komisi II dan Komisi VI, perwakilan Pertamina, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
"Alhamdulillah, Dirut Pertamina menyampaikan bahwa atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, permasalahan ini akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah warga Surabaya akan mendapatkan hasil yang luar biasa," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, Rabu (19/11).
Karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga tingkat pusat. Ia menilai, perkembangan positif dalam penyelesaian polemik EV merupakan hasil dari sinergi dan komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia menilai kolaborasi dan sinergi lintas lembaga, merupakan kunci utama adanya titik terang dalam penyelesaian sengketa EV yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
"Jikalau ini dikerjakan sendiri dan tidak bersinergi, tidak mungkin permasalahan ini akan ada titik terang penyelesaiannya," ujarnya.
Menurutnya, kekuatan utama dalam upaya penyelesaian persoalan EV bukan terletak pada siapa yang paling menonjol, melainkan pada kemampuan semua pihak untuk bekerja bersama.
"Sinergi ini memberikan pembuktian bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang terdepan, tapi siapa yang bisa bersinergi maka itulah yang terbaik karena akan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Surabaya," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyampaikan doa dan harapannya kepada seluruh pihak yang mendukung penyelesaian masalah tersebut.
"Semoga kebaikan jenengan sedoyo (anda semua) dicatat Gusti Allah dan menjadi amal jariyah, amin allahumma amin," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang terus mendampingi warga sejak awal permasalahan hingga pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif yang dilakukan Eri Cahyadi bersama DPR RI menjadi kunci tercapainya kejelasan.
"Artinya masyarakat tidak sendirian, tapi diperjuangkan oleh Walikotanya dengan cara kolaboratif bersama DPR RI. Kami selalu berdiskusi dan akhirnya ada kejelasan," ujar Toni.
Sementara itu, Koordinator Umum FATWA, Muchlis Anwar mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Khususnya perhatian yang diberikan oleh Wali Kota Eri dalam membantu mengawal upaya penyelesaian masalah ini hingga tuntas dan membuahkan solusi.
"Terima kasih dukungannya Pak Eri, Wali Kota Surabaya. Tanpa perjuangan beliau kami tidak ada apa-apanya," kata Muchlis.
Sebagai informasi, RDP dan RDPU di Komisi II DPR RI menghasilkan empat poin kesimpulan, yakni:
1. Komisi II DPR RI telah mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) dan PT Dharma Bhakti Adijaya, pemilik Perumahan Darmo Hill.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menyelesaikan permasalahan pada poin 1 melalui mekanisme non-litigasi dengan melakukan mediasi bersama PT Pertamina (Persero), Badan Pengelola BUMN, dan Kementerian Keuangan RI selaku pengelola barang milik negara guna melakukan proses pelepasan aset tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkannya secara sah.
3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk segera menindaklanjuti proses perolehan hak atas tanah di wilayah sengketa dimaksud setelah dilaksanakannya pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Kementerian Keuangan RI, guna memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
4. Komisi II DPR RI memohon kepada Pimpinan DPR RI agar dapat memfasilitasi pertemuan antara Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelola BUMN, dan PT Pertamina (Persero) guna menyelesaikan permasalahan ini serta isu-isu pertanahan lainnya. (ADV)
