Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengendalikan potensi inflasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah setempat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lamongan, Jawa Timur, Selasa, mengatakan upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Melalui koordinasi TPID, arah dan integrasi data dapat dilakukan agar kebijakan stabilisasi harga lebih efektif,” katanya.
Ia menjelaskan, pemkab setempat mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui Gerakan Lamongan Menanam Pangan (GLMP) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, optimalisasi cadangan pangan daerah bersama Badan Urusan Logistik (Bulog), serta kerja sama antar daerah guna menjaga distribusi dan menekan disparitas harga.
Selain itu, lanjutnya, menerapkan prinsip 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) sebagai pedoman bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (yoy) di Jawa Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen, sedangkan di Lamongan mencapai 2,83 persen dengan inflasi bulanan 0,43 persen.
Sedangkan untuk komoditas penyumbang utama inflasi meliputi cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja memastikan stok beras di Lamongan aman dengan produksi mencapai 522.524 ton, jauh di atas kebutuhan masyarakat sekitar 130 ribu ton.
“Stok beras aman karena produksi padi di Lamongan melimpah,” tambahnya.
