Lindungi anak dan perempuan, Khofifah raih DPD RI Awards 2025

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih DPD RI Awards 2025 kategori Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mewujudkan tata kelola perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan yang progresif.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh elemen di Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah pada ajang DPD RI Awards 2025 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Dharmawangsa Jakarta, Selasa (28/10).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Khofifah memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi perempuan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sejak 2021 telah meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian PPPA dan berhasil mempertahankan pengakuan tersebut secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas kabupaten/kota dan program perlindungan anak.

Bahkan pada 2025, pemerintah pusat kembali menganugerahkan penghargaan Provila kepada Jatim sebagai bentuk apresiasi atas upaya memobilisasi daerah menuju lingkungan yang layak anak.

Sejumlah kabupaten/kota di Jatim juga meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama, Nindya, dan Madya, tanpa satu pun di tingkat Pratama.

“Memang sejak awal isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan merupakan prioritas utama dalam pembangunan sosial di bumi Majapahit. Sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur seluruhnya telah masuk dalam pemeringkatan KLA. Bahkan sebagian daerah berhasil meningkatkan peringkat KLA,” katanya.

Khofifah menegaskan komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan struktural, tetapi juga melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan anak dan perempuan.

Salah satunya adalah penerapan program MPLS RAMAH (Ramah, Edukatif, Inklusif, Partisipatif, dan Adaptif) yang menekankan lingkungan sekolah aman kekerasan serta kampanye antiperundungan.

“Saya selalu tegaskan kepada seluruh kepala daerah agar anak-anak memiliki ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan terpadu untuk balita, sekolah yang antiperundungan, dan mekanisme perlindungan anak yang responsif,” katanya.

Terkait pemberdayaan perempuan, Khofifah menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif melalui wirausaha, pelatihan vokasi, dan penguatan kelompok usaha perempuan.

“Begitu juga terkait pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga,” katanya.