RAPBD 2013 Bojonegoro Defisit Rp153,934 Miliar
Selasa, 20 November 2012 20:18 WIB
Bojonegoro - Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono, menyatakan Rancangan APBD Bojonegoro 2013 defisit Rp153,934 miliar lebih dengan memperhitungkan estimasi pendapatan Rp1,922 trilun lebih, namun total belanja Rp2,076 triliun.
"Defisit RAPBD 2013 tersebut, kami prediksikan mampu ditutup melalui pembiayaan netto yaitu surplus dari selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaraan pembiayaan," katanya, dalam sidang paripurna nota keuangan RAPBD 2013 di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.
Ia yang mewakili Bupati Bojonegoro Suyoto itu menjelaskan perkiraan penerimaan pembiayaan 2013 mencapai Rp189,054 miliar lebih dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2012 sebesar Rp177,527 miliar. Selain itu, juga dari penerimaan investasi jangka panjang nonpermanen Rp11,525 miliar.
"Di dalamnya sudah termasuk Silpa dana alokasi khusus (DAK) dan cukai," jelasnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah 2013, menurut dia, diestimasikan sebesar Rp35,120 miliar lebih yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah Rp10 miliar, pengeluaran investasi jangka panjang nonpermanen Rp25,120 miliar lebih.
Ia juga menjelaskan dalam RAPBD 2013, total sisi pendapatan diestimasikan mencapai Rp1,922 triliun lebih itu, naik sebesar 25,02 persen dibandingkan target APBD 2012 sebesar Rp1,537 triliun lebih.
Dari total prediksi pendapatan APBD 2013 itu, lanjutnya, sisi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 42,95 persen, yang sebelumnya di dalam APBD 2012 sebesar Rp135,696 miliar lebih, menjadi Rp193,974 miliar lebih.
Mengenai komposisi belanja daerah, jelasnya, diperkirakan mencapai Rp2,076 triliun lebih, naik sebesar 23,62 persen dibandingkan dengan alokasi sebelum perubahan di dalam APBD 2012 yang besarnya mencapai Rp1,679 miliar lebih.
Rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wachid Syamsuri itu, digelar di Ruang Pertemuan Griya Dharma Kusuma (GDK), milik pemkab karena ruangan rapat paripurna kayu bagian atapnya lapuk dimakan rayap.
"Kalau dipaksakan digelar di ruangan paripurna DPRD kemudian atapnya ambrol, bisa menjadi masalah," kata Sekretaris DPRD Agus Misnanto. (*)