DPRD Kota Malang sebut target PAD 2026 berpotensi naik Rp26,6 miliar

Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyebutkan target pendapatan asli daerah (PAD) pada 2026 diproyeksikan meningkat Rp26,6 miliar atau menjadi Rp1,062 triliun dari periode sebelumnya yang Rp1,035 triliun.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Jawa Timur, Senin mengatakan munculnya proyeksi peningkatan target PAD ini berasal dari pemetaan terhadap sumber pendapatan yang dilakukan saat pelaksanaan rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Di dalam konstruksi yang kami bahas memang ada potensi kenaikan sebesar Rp26,6 miliar, itu termasuk pemetaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan-minuman, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi, dan ada pemanfaatan aset barang milik daerah (BMD)," kata Amihtya.

Langkah penyisiran terhadap sumber potensial sebagai PAD juga sebagai antisipasi adanya penurunan sektor pendapatan dari dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat sebesar 21 persen, yang mana pada 2025 jumlahnya Rp1,34 triliun dan tahun depan menjadi Rp1,05 triliun.

Persentase penurunan TKD ini jauh lebih baik dari angka awal yang diperkirakan oleh jajaran legislatif dan eksekutif.

Angka potensi kenaikan target PAD disebutnya masih belum final. Nilai tetap baru akan ditentukan ketika berjalannya proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026.

"Saat R-APBD kami berharap di dalam PAD juga bisa didetail lagi," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan dasar meningkatkan target PAD sebesar Rp26,6 miliar pada 2026 karena adanya penghitungan potensi pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset dalam bentuk BMD.

"Kami mempunyai penghitungan, seperti mulai dari koefisien dan kemudian ada juga stimulus, sehingga kami optimistis ini bisa mengangkat PAD," kata Wahyu.

Dia menegaskan keputusan meningkatkan target pendapatan asli daerah pada 2026 sebesar Rp26,6 miliar telah menjadi bagian dalam rangka membentuk kemandirian fiskal di daerah pimpinannya.

"Komponen pendapatan banyak, salah satunya dana TKD. Memang TKD ini turun tapi target PAD naik," ujar dia.