Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Khusnul Arif meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur menjalin komunikasi intensif menyikapi penolakan rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 8 di wilayah Malang Raya oleh sopir angkutan kota (angkot) setempat.
“Tentu sebelum diputuskan beroperasi, Dishub Jatim melakukan antisipasi dan menjalin komunikasi,” kata Khusnul Arif di Surabaya, Senin.
Politikus Partai NasDem itu menyampaikan, saat ini kebutuhan operasional Trans Jatim Koridor 8 sudah masuk tahap persiapan.
Namun, muncul kabar penolakan dari para sopir angkot di Kota Malang yang menilai kehadiran layanan tersebut akan menenggelamkan eksistensi angkot, meski direncanakan difungsikan sebagai angkutan pengumpan (feeder).
“Saya belum mendapat informasi secara detail, tapi saya yakin sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah setempat dan moda transportasi lokal,” ujarnya.
Menurut Khusnul, pengalaman pengoperasian Trans Jatim Koridor 1 hingga Koridor 6 bisa dijadikan acuan dalam pengembangan layanan di Malang Raya, tentunya jika ada kendala akan segera ada perbaikan.
Ia menambahkan, dinamika di setiap daerah berbeda karena karakter masyarakat dan moda transportasi juga berbeda.
Dirinya meyakini tidak semua program bisa berjalan mulus, ada beberapa hal yang perlu disinergikan jika ada penolakan..
Sebelumnya, terjadi penolakan rencana pembukaan Koridor 8 Trans Jatim Malang Raya telah disampaikan sopir angkot ke DPRD Kota Malang.
