BPS catat kemiskin di Situbondo turun jadi 78.020 jiwa

Situbondo (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menurun dari 80.170 jiwa menjadi 78.020 jiwa atau turun 0,34 persen dari sebelumnya 11,51 persen.

Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra di Situbondo, Rabu, menyebutkan angka kemiskinan Situbondo pada tahun 2024 yakni 11,51 persen dari jumlah penduduk sekitar 700 ribu jiwa, sementara pada tahun ini turun menjadi 11,17 persen.

"BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, melainkan keterbatasan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk hidup secara layak," katanya.

Ia memaparkan, seseorang dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan, dan garis kemiskinan ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan.

"Dengan menjumlahkan kedua komponen tersebut, diperoleh nilai garis kemiskinan, jika pengeluaran per kapita per bulan suatu penduduk lebih rendah dari gari kemiskinan, maka penduduk tersebut digolongkan miskin," kata Chandra.

Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan 0,34 persen itu menjadi indikasi awal keberhasilan berbagai program pemerintah daerah setempat.

"Target kami dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan tinggal 9 persen," kata Mas Rio, sapaan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Menurut dia, dalam melakukan upaya menangani dan mengentas kemiskinan di Situbondo tidak hanya berfokus pada bantuan langsung.

Menurut Bupati Rio, setiap individu yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai prioritas tanpa membedakan kategori kemiskinan ekstrem atau atau bukan ekstrem.

"Langkah ke depan yang akan kami ambil salah satunya adalah dengan memberdayakan sektor pertanian, kelautan, dan UMKM serta lainnya," kata Mas Rio.

Dia menambahkan, pengembangan UMKM di bidang pertanian diharapkan menjadi instrumen utama untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

"Dengan instrumen ini, tingkat kemiskinan akan terus menurun, dan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," tutur Bupati.