Surabaya (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PW SAPMA PP) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusivitas daerah bersama seluruh pemangku kepentingan, seiring munculnya dinamika politik dan sosial di masyarakat.
“Kami tidak menolak kebebasan berpendapat, justru kami mendukung. Tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara beradab, kompeten, dan tidak menimbulkan keresahan publik. Perjuangan rakyat sebaiknya ditempuh lewat jalur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ketua PW SAPMA PP Jatim, Arderio Hukom, melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.
Hal ini menanggapi isu rencana unjuk rasa
‘Turunkan Gubernur Jatim’ yang rencananya dilaksanakan pada 3 September 2025.
Pihaknya konsisten mengawal kebijakan pemerintah agar tetap pro-rakyat, sekaligus memastikan ruang demokrasi dijalankan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai Pancasila, norma, dan hukum yang berlaku.
Arderio juga mengingatkan agar bentuk-bentuk ekspresi politik tidak dilakukan dengan cara yang mengganggu ketenteraman umum, merusak fasilitas publik, maupun menimbulkan polarisasi sosial yang bisa mengancam kerukunan masyarakat Jawa Timur.
“Stabilitas daerah ini sangat penting, bukan hanya bagi keamanan masyarakat, tetapi juga bagi keberlangsungan investasi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” kata dia menegaskan.
SAPMA PP Jatim, lanjutnya, berkomitmen berada di garda depan bersama seluruh elemen untuk menjaga Jawa Timur tetap kondusif, aman, dan menjadi daerah yang mampu menghadirkan pembangunan adil dan merata bagi seluruh warga.
