Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan bahwa penguatan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif menjadi langkah antisipasi dan solusi dalam menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Yulianto mengatakan, penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah, sehingga diperlukan desain kebijakan yang mampu mendorong masyarakat untuk menciptakan peluang usaha secara mandiri.
"Penguatan UMKM dapat dimulai dari sektor paling sederhana, mulai usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi," kata anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Ia menambahkan, di internal PDIP Jawa Timur, telah disiapkan langkah melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang dikoordinasikan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK), termasuk Koperasi PDIP “MegaBhakti” juga telah memperoleh dukungan permodalan untuk membuka peluang usaha baru.
Selain itu, Hari juga menyoroti peran generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan, di mana potensi dunia digital harus dimanfaatkan secara maksimal agar anak muda terlibat langsung dalam pengembangan UMKM.
Ia mencontohkan pameran pada Konferensi Daerah (Konferda) PDIP yang menampilkan Media Pintar PDIP (MPP), sebuah platform marketplace internal yang konsepnya menyerupai platform niaga elektronik nasional yang diharapkan menjadi pintu masuk generasi muda untuk terlibat dalam UMKM berbasis digital.
Berdasarkan data yang ada, Hari menyebut lebih dari 4.000 pekerja di Jawa Timur mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Secara nasional, jumlah PHK tercatat sekitar 79 ribu orang hingga November 2025.
Ia menambahkan, data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari–November 2025, meski terdapat laporan lain yang menyebutkan kisaran 26 ribu orang hingga Mei 2025.
DPRD Jatim: Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif langkah antisipasi PHK
Rabu, 24 Desember 2025 12:52 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Hari Yulianto beberapa waktu lalu, (ANTARA/ HO - Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur)
sektor riil kita belum berjalan baik. Ini menjadi ancaman bagi tenaga kerja kita, khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik.
