Surabaya (ANTARA) - Akademisi Universitas Surabaya (Ubaya) menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur berdampak luas pada ekonomi daerah dan mendorong pemanfaatan solusi digital sebagai peluang kerja alternatif bagi masyarakat terdampak.
"Fenomena PHK massal di Jawa Timur adalah indikator bahwa kita sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan," kata Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Ubaya Hayuning Purnama Dewi, M.Med.Kom., M.M., CPM (Asia), CMA, di Surabaya, Rabu.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor pemicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja, antara lain perlambatan ekonomi global, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta disrupsi teknologi yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh dunia usaha.
"Dampaknya kompleks. Yang paling langsung adalah penurunan daya beli masyarakat. Ketika pendapatan rumah tangga menurun, maka konsumsi juga menurun, dan ini memperlambat perputaran ekonomi," ujarnya.
Menurut dia, lonjakan PHK juga berpotensi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. "Terutama bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan baru atau jaminan sosial yang memadai, risiko jatuh miskin makin besar," jelasnya.
Dari sisi bisnis, lanjut Hayuning, keputusan melakukan PHK mencerminkan tekanan operasional yang dialami perusahaan, seperti menurunnya permintaan pasar, meningkatnya biaya produksi, atau ketidakmampuan mengikuti model bisnis baru.
Di tengah situasi tersebut, ia menilai solusi digital seperti e-commerce dan layanan transportasi daring bisa menjadi alternatif lapangan kerja yang cukup menjanjikan, meskipun bukan tanpa tantangan.
"Platform digital membuka peluang kerja baru bagi masyarakat terdampak PHK, seperti menjadi reseller, dropshipper, atau mitra pengemudi. Tapi ini tidak bisa dianggap sebagai solusi permanen jika tidak didukung keterampilan yang cukup," katanya.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan digital, mencakup literasi keuangan, pemasaran digital, manajemen risiko, hingga kemampuan adaptasi terhadap tren pasar.
"Pemerintah dan institusi pendidikan perlu bersinergi menyediakan program pelatihan yang relevan dan mudah diakses. Edukasi harus menjadi bagian penting dari transformasi ini," ucapnya.
Menutup analisanya, Hayuning menekankan perlunya pendekatan menyeluruh untuk mengatasi gelombang PHK di Jawa Timur.
"Kita membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar peluang kerja tetap tersedia," katanya.
"Bagi masyarakat, ini momentum untuk membangun keterampilan dan daya tahan menghadapi perubahan. Solusi digital harus dimanfaatkan bukan hanya sebagai penopang sementara, tapi sebagai fondasi masa depan yang berkelanjutan," tambahnya.
