Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur masih mengkaji berbagai aspek terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal mulai 2029 mendatang.
“Kita masih mengkaji dari seluruh aspek, agar fungsionaris Golkar memahami kerangka berpikirnya secara teoritis dan akademis,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi, usai rapat koordinasi dan diskusi internal di Jl Ahmad Yani, Surabaya, Selasa.
Diskusi yang dihadiri jajaran pengurus tersebut juga menghadirkan pakar politik dan hukum tata negara untuk mengupas implikasi putusan MK yang diputuskan akhir Juni lalu.
Sesuai putusan, Pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD akan dilaksanakan terlebih dahulu.
Selanjutnya, setelah jeda sekitar 2 hingga 2,5 tahun, disusul Pemilu lokal untuk memilih gubernur, bupati/wali kota serta anggota DPRD.
Golkar Jatim mengakui munculnya pro dan kontra di masyarakat atas putusan ini, terutama terkait potensi penambahan masa jabatan anggota DPRD.
Namun, Ali Mufthi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan dan sikap resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Untuk sikapnya kami masih menunggu DPP. Kami tidak punya kapasitas untuk menentukan sikap sendiri,” ujarnya.
Meskipun demikian, Ali Mufthi meyakini putusan MK ini tidak akan memengaruhi target perolehan kursi Golkar pada Pemilu mendatang.
Menurutnya, kerja elektoral menjadi faktor penentu bagi peningkatan jumlah kursi, terlepas dari format pemilu yang diterapkan.
“Apakah kita akan seperti putusan MK atau pemerintah dan DPR punya format baru, kita harus siap,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu V Partai Golkar Jatim, Sumardi, menambahkan bahwa seluruh kader harus siap menghadapi perubahan sistem pemilu yang mungkin terjadi.
“Tentu kita menyadari perubahan sistem juga akan berdampak pada strategi partai ke depan. Tapi kerja caleg tetap harus dilakukan,” ujar Sumardi yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim.
Ia menekankan pentingnya kerja elektoral untuk meraih kursi di parlemen, meski memaklumi munculnya pro dan kontra di masyarakat.
“Spiritnya, bagaimana kita semua berkontribusi untuk perbaikan Pemilu,” tambah Sumardi.
