Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - DPD Partai Golkar Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Ali Mufthi, Jumat, mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan.
"Demokrasi Indonesia seharusnya merupakan wujud dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Ali Mufthi saat kunjungan kerja di Ponorogo, Jumat.
Menurut dia, pilkada langsung perlu dievaluasi karena dinilai berdampak pada kualitas pengambilan keputusan kepala daerah.
Sistem pemilihan langsung, kata dia, kerap membuat kepala daerah ragu bersikap karena terlalu dipengaruhi oleh opini publik.
"Pemimpin yang tidak memiliki sikap tegas akan menjadi persoalan. Efek pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu-ragu karena mengikuti irama opini publik sehingga tata kelola pemerintahan menjadi kurang ideal," ujarnya.
Ali menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga berpotensi mendorong profesionalisme dalam proses rekrutmen birokrasi daerah.
Ia menyebut birokrasi merupakan salah satu sumber utama lahirnya pemimpin bangsa di masa depan.
Selain itu, Golkar Jatim juga mengusulkan agar partai politik tidak membebani calon kepala daerah dengan biaya politik yang tinggi.
"Dengan mekanisme ini, kepala daerah yang terpilih bisa lebih murni dan tidak terbebani persoalan pendanaan politik yang selama ini cukup berat," katanya.
Meski demikian, Ali menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap harus dilaksanakan secara transparan.
Ia mendorong pola pemilihan terbuka agar publik dapat mengetahui sikap para wakil rakyat dalam menentukan pilihan.
"Pola pemilihannya harus terbuka, sehingga publik bisa mengetahui siapa yang konsisten dan siapa yang tidak," pungkasnya.
