Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menegaskan komitmen memperkuat sinergisitas dengan dunia pendidikan dan industri untuk menekan angka pengangguran yang masih tersisa di kota tersebut.
"Kami telah menyusun sinkronisasi dengan kampus dan industri melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), ini menjadi wadah strategis," kata Wali Kota Batu Nurochman di Kota Batu, Jawa Timur, Senin.
Nurochman memaparkan, dari total 174.706 penduduk usia kerja, kini masih terdapat 4.667 pengangguran.
Dia menyebut bahwa untuk memaksimalkan serapan tenaga kerja sekaligus memutus angka 4.667 pengangguran diperlukan penguatan kemampuan dari setiap calon pekerja.
Maka dari itu, dirinya menegaskan, peran dunia pendidikan menjadi salah satu poros penting dalam mengatasi problem pengangguran di Kota Batu.
"Pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja," ujarnya.
Pemkot Batu turut memprioritaskan pendirian lembaga pelatihan kerja (LPK) dan meningkatkan alokasi pendanaan untuk program vokasi.
"Ke depan, pelatihan vokasi harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas," katanya.
Selain itu, Nurochman menyebut bahwa pihaknya juga melibatkan peran dunia industri, seperti dari bidang pertanian dan ekonomi kreatif untuk mengetahui jumlah lapangan kerja beserta kebutuhan terhadap tenaga kerja.
Tak hanya itu, setiap lulusan sekolah vokasi juga bisa mendapatkan ruang untuk mengimplementasikan keilmuan yang didapatkan selama menempuh masa pendidikan, seperti pengembangan inovasi untuk bidang teknologi pertanian.
"Kami berkomitmen menjadikan Batu sebagai central hub pertanian dan pariwisata di Jawa Timur, dengan mengoptimalkan potensi buah, bunga, dan teknologi pengolahan hasil pertanian," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan merancang suatu kebijakan yang bisa menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dengan pelaku usaha.
"Pemerintah harus transparan dan proaktif, kami juga mendorong terbentuknya forum kebijakan publik untuk merespons kebutuhan masyarakat secara konkret," tuturnya.
