Pemkot Batu siapkan langkah siasati pemangkasan TKD

Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyiasati pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dengan mengambil langkah meminimalkan pelaksanaan agenda non prioritas, seperti perjalanan dinas dan studi banding.

Wali Kota Batu Nurochman, di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, mengatakan kebijakan soal pengurangan agenda non prioritas merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemangkasan TKD.

"Kami menindaklanjuti soal TKD dengan surat edaran, maka yang bisa kami tekan adalah studi komparasi, dan perjalanan dinas lebih dihemat lagi. Kalau yang sifatnya prioritas tetap dibiayai," kata Nurochman.

Terkait pembiayaan pelaksanaan program prioritas, diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Dia menegaskan jika pengalokasian tetap berjalan normal.

Dua bidang itu tetap menjadi prioritas dari pemerintah daerah setempat karena menjadi bagian kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, untuk pendidikan saat ini masih banyak sekolah di wilayah setempat yang membutuhkan sentuhan rehabilitasi dan renovasi dari pemkot.

Lalu untuk sektor kesehatan, apabila ada anggaran yang tidak terserap maksimal di suatu dinas, maka pengalokasiannya bisa dialihkan ke Dinas Kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan.

"Kalau dipotong rata semua akan macet. Makanya saya sebut proporsional pengurangannya karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," tutur dia.

Nurochman menyatakan peminimalan alokasi anggaran juga berlaku untuk belanja untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan lebih diarahkan menggunakan sistem mengurangi penggunaan kertas atau paperless.

Meski demikian, konsep paperless tidak berjalan penuh, sebab kegiatan pelayanan publik sampai saat ini masih banyak yang membutuhkan penggunaan kertas.

"Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) itu butuh kertas, terus di perizinan ketika ada pengajuan investasi baru atau memperbaiki dokumen itu membutuhkan kertas," ujarnya.

Dengan kondisi yang ada ini, Nurochman menyatakan pihaknya tetap menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat dengan melakukan penyesuaian terhadap operasional kinerja pelayanan.

Menurutnya kondisi yang ada saat perlu disikapi dengan bijak dan cerdas.