Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Wali Kota Batu Nurochman menegaskan setiap program kerja pada 2026 yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus selaras dengan visi madani, berkelanjutan, agrokreatif, terpadu, unggul, sinergi, akomodatif, dan ekologis atau yang disebut MBATU SAE.
Nurochman ditemui di sela pelaksanaan Forum Strategic Meeting di Kota Batu, Jawa Timur, Senin, mengatakan implementasi visi MBATU SAE bertujuan untuk memastikan program kerja dari SKPD berjalan dan langsung menyentuh masyarakat.
"Kami ingin memastikan pada 2026, MBATU SAE ini ter-breakdown ke masing-masing SKPD dan berkorelasi langsung," kata Nurochman.
Nurochman menyatakan setiap SKPD memiliki kewajiban dalam menyukseskan implementasi MBATU SAE.
Sebab, jika dua hal itu mampu berjalan beriringan, maka mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik akan menghadirkan kepuasan di mata masyarakat Kota Batu.
"Penekanannya ketepatan program, itu pastinya dan orientasinya adalah memuliakan dan menyejahterakan rakyat," ujar dia.
Maka dari itu, visi MBATU SAE ini sedang dipersiapkan agar bisa masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
"Kami ingin memastikan kegiatan dan program SKPD sesuai visi misi, bila tidak ya tidak usah," katanya.
Tak hanya itu, melalui Forum Strategic Meeting Nurochman juga meminta seluruh jajaran di masing-masing perangkat daerah mempercepat proses transformasi tata kelola pemerintahan.
Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan disebutnya menjadi sebuah strategi dalam merealisasikan berjalannya visi MBATU SAE.
"Bahwa ada perubahan sudut pandang kami bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, Wali Kota Nurochman mengemukakan poin penting di dalam agenda tersebut, yakni menyangkut evaluasi kinerja guna mengetahui seberapa jauh efektivitas pelaksanaan program masing-masing SKPD sepanjang 2025.
"Kami tidak mencari persoalan tetapi justru menyempurnakan apa yang seharusnya kami lakukan untuk pemerintahan," kata Nurochman.
Diharapkan pada 2026 seluruh SKPD lebih mampu menggenjot pelaksanaan program kerja dengan memprioritaskan kepentingan bagi masyarakat.
"Sehingga performa juga baik di mata masyarakat dan kebijakannya berjalan dengan baik bagi publik," tuturnya.
