Setelah periksa pokmas, KPK segera sampaikan penanganan korupsi wasbang

Situbondo (ANTARA) - KPK segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) fiktif yang direncanakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur inisial ZY di Situbondo, setelah penyidik memeriksa puluhan pengurus kelompok masyarakat beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaga antirasuah akan segera menyampaikan informasi terbaru terkait dugaan korupsi kegiatan wawasan kebangsaan yang direncanakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur inisial ZY tersebut.

"Nanti jika sudah ada updatenya (perkembangan terbaru) kami sampaikan," kata Budi Prasetyo saat dihubungi melalui perpesanan aplikasi WhatsApp dari Situbondo, Jawa Timur, Senin.

Pada tanggal 21-23 Mei lalu, penyidik Komisi KPK telah memanggil dan memeriksa puluhan pengurus pokmas penerima dana hibah DPRD Jawa Timur di Polres Situbondo.

Saat itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa flashdisk yang berisi foto dan video dark saksi pelapor (Pokmas Srikandi Situbondo) dalam dugaan korupsi kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) yang direncanakan anggota DPRD Jawa Timur, di Situbondo.

Dalam laporannya ke KPK sebelumnya, terlapor inisial ZY dan UL diduga memperalat Kelompok Masyarakat Srikandi di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Situbondo, untuk mengunduh dana kegiatan tersebut sebesar Rp1.261.460.000 tanpa ada kegiatan sesuai peruntukan.

Ketua Pokmas Srikandi menyampaikan tidak pernah melakukan kegiatan apa pun atau melimpahkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana Program Swakelola Tipe 4.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari kelompok masyarakat penerima hibah DPRD Jawa Timur itu untuk mendalami proses pengajuan dana hibah.

"Penyidik mendalami dan memastikan apakah mereka hanya dipinjam namanya untuk pengajuan proposal dana hibah atau mereka mengerjakan sendiri, namun memberikan komitmen fee," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.