Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong penguatan pengendalian banjir berbasis dengan solusi berbasis alam yang relatif terjangkau serta berkelanjutan menyusul situasi fiskal daerah yang penuh tantangan.
"Kita berkejaran dengan dampak perubahan iklim yang membuat pengendalian banjir semakin kompleks. Dampak perubahan iklim ibarat deret ukur alias eksponensial, sedangkan kemampuan kita membangun teknis saluran bak deret hitung, salah satunya karena situasi fiskal yang penuh tantangan," katanya di Surabaya, Senin.
Ia mendorong agar ada optimalisasi solusi berbasis alam untuk mengendalikan banjir karena tidak bisa dilakukan hanya dengan memperlancar dan mempercepat aliran air ke hilir dengan pendekatan teknis pembangunan prasarana seperti saluran dan rumah pompa.
"Kita perlu memadukan upaya membangun drainase modern seperti box culvert dengan paradigma berbasis alam. Pengembangan sistem drainase harus punya prinsip berkelanjutan. Para kepala dinas harus mampu menerjemahkan visi kota berkelanjutan yang terus digerakkan oleh wali kota," ucapnya.
Ia menyebut lima langkah penting memperkuat solusi berbasis alam pertama yakni mengembalikan fungsi alami sungai dan lanskap sekitarnya untuk menyelaraskan fungsi sungai sebagai satu bagian dari ekosistem yang berperan penting memitigasi banjir.
"Kedua menambah instrumen tampungan air (reservoir) untuk pengendali banjir, seperti waduk, bozem, dan sebagainya termasuk membuat resapan-resapan air skala rumah tangga dengan menggalang gerakan membikin biopori," ujarnya.
Selanjutnya, yang ketiga kolaborasi dengan semua daerah hulu, mengingat Surabaya adalah daerah hilir yang memiliki dataran lebih rendah.
"Selain itu, yang keempat pengendalian ruang yang ketat karena fenomena saat ini kawasan kota meluas secara acak alias urban sprawl, termasuk dengan pesatnya pertumbuhan kawasan pinggiran kota atau suburbanisasi," katanya.
Sedangkan yang terakhir, lanjut dia, revolusi manajemen sampah karena selama ini sampah masih banyak ditemui di saluran yang menjadi penyebab potensi banjir meningkat. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama antara pemerintah dan publik.
"Kita perlu serius menangani sampah sejak dari hulu di tingkat rumah tangga di kampung-kampung. Partisipasi publik diperlukan. Pemerintah juga harus hadir mendorong prasarana persampahan di tingkat hulu dengan memperbanyak bank sampah, TPS3R, maupun TPS terpadu," ujarnya.
