DPRD Jatim dorong pembentukan BUMD Transportasi

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Hartono, mendorong pemerintah provinsi (pemprov) setempat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor transportasi sebagai langkah strategis menghadapi kebutuhan transportasi di masa mendatang.

“Jatim memiliki potensi bisnis di sektor laut, darat seperti TransJatim, serta bandara kecil milik Pemprov. Alangkah baiknya jika seluruh sektor ini dikelola lebih profesional melalui BUMD,” ujar Hartono di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Ia menilai, hingga kini pengelolaan sektor transportasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur belum berjalan maksimal. Bahkan, operasional TransJatim yang dinilai menguntungkan masih dikelola oleh pihak ketiga.

"TransJatim memang menguntungkan, tapi pengelolaannya bukan oleh pemprov langsung," ujarnya.

Menurut Hartono, seiring perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan mobilitas, peran transportasi akan menjadi semakin vital.

“Kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti bisa terlambat. Problem transportasi di Jatim belum se-kompleks Jakarta, ini saat yang tepat untuk mempersiapkan,” katanya.

Ia menambahkan, pembentukan BUMD membutuhkan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda), namun cikal bakalnya dapat disiapkan lebih dulu.

Hartono menyebut salah satu entitas yang berpotensi menjadi embrio BUMD transportasi adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha dari PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

“Secara bisnis, DABN sudah mulai sehat dan mencatatkan keuntungan. Dari sinilah bisa ditata untuk menjadi BUMD transportasi darat, laut, maupun udara,” tutur anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi C ke DABN, lanjut dia, diketahui perusahaan tersebut mampu melunasi utang-utang masa lalu dalam waktu relatif singkat.

​​​​​​​“Progresnya sangat bagus. Kalau diberikan ruang usaha yang lebih luas, keuntungan bisa meningkat dan akan berdampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim,” ujarnya.

Hartono juga menegaskan perlunya Pemprov memberikan dukungan lebih besar bagi BUMD yang menunjukkan kinerja positif.

“Selaras dengan arahan Ibu Gubernur, BUMD atau anak usaha yang tidak menguntungkan sebaiknya ditutup. Sebaliknya, yang berpotensi dan sehat harus diberi ruang berkembang,” katanya.