Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur kembali mencetak prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan yakni kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin kepada Bupati Probolinggo Mohammad Haris dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis.
"Alhamdulillah Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini WTP dari BPK RI yang ke-12 kalinya. Itu adalah hasil dari kerja keras seluruh tim di BPPKAD, Inspektorat dan seluruh perangkat daerah lainnya yang telah bekerja dengan penuh komitmen dan tanggung jawab," kata Bupati Probolinggo Mohammad Haris dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo.
Ia mengatakan bahwa opini WTP ke-12 ini merupakan bukti nyata dari kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Oleh karena itu, pentingnya menjaga konsistensi dan integritas dalam mengelola keuangan daerah.
"Saya berharap agar raihan itu tidak membuat jajarannya terlena, melainkan semakin memacu semangat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mudah-mudahan pada tahun mendatang, opini WTP ke-13 bisa kembali diraih," tuturnya.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyampaikan ucapan selamat atas raihan WTP ke-12 kalinya dan capaian itu merupakan pondasi yang kuat bagi Pemkab Probolinggo dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Kami berharap capaian itu bisa menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Tahun lalu, persentase tindak lanjut mencapai 93 persen dan tahun ini, kami menargetkan bisa naik menjadi 95 persen," katanya.
Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin memberikan apresiasi kepada Kabupaten Probolinggo atas ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan unaudited.
"Ketepatan waktu itu merupakan indikator penting dari keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Ia mengatakan pihaknya mengingatkan agar seluruh temuan dan rekomendasi dari hasil audit bisa segera ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena hal itu penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
