Khofifah optimistis Jatim mampu pertahankan opini WTP

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis pemerintah provinsi mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Kamis, mengatakan Pemerintah Provinsi setempat telah meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2015 hingga 2024.

Selain itu, pihaknya berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, termasuk melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut Khofifah, pemanfaatan SIPD perlu terus diperkuat untuk memastikan ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah.

“Capaian ini tentu kita syukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian perekonomian Jawa Timur tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,33 persen, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 14,40 persen dan terhadap Pulau Jawa sebesar 25,29 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, yang mencerminkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kinerja investasi Jawa Timur tercatat sebesar Rp147,7 triliun atau tertinggi dalam enam tahun terakhir, sementara ekspor tumbuh 16,61 persen dan misi dagang menghasilkan transaksi lebih dari Rp20 triliun.

Di bidang sosial, tingkat kemiskinan Jawa Timur pada 2025 berada di kisaran 9,3 persen dan menunjukkan tren penurunan, meski secara absolut masih menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Capaian ini menjadi refleksi bagi kita semua, sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama," ucapnya.

Ia juga mengingatkan dinamika global yang penuh tantangan, mulai dari tekanan geopolitik hingga volatilitas harga pangan dan energi, sehingga pemerintah daerah perlu cermat dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

Menurutnya, penguatan belanja produktif dan refocusing pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Tantangan ke depan bukan hanya pada kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi memastikan value for money, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi SIPD.

Ia meminta kepala daerah memastikan implementasi sistem berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan.

“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menjadi salah satu hal yang menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu kami minta agar dilakukan identifikasi dan mitigasi secara serius," katanya.