Pemkab Probolinggo raih opini WTP ke-13 kali berturut-turut

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dan merupakan ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin kepada Bupati Probolinggo Mohammad Haris dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat.

"Alhamdulillah Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan opini WTP yang ke-13. Itu menjadi catatan yang baik dan merupakan bentuk kinerja dari teman-teman OPD yang telah bekerja keras sehingga bisa mempertahankan capaian itu," kata Bupati Probolinggo Mohammad Haris.

Menurut dia, raihan WTP bukan hanya sekadar penghargaan administrasi, tetapi juga menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan transparan, sehingga diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.

"Kami berharap tata kelola, terutama keuangan daerah, bisa terus terpantau dengan baik. Evaluasi dari BPK menjadi bahan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem kinerja dan laporan keuangan di Kabupaten Probolinggo," tuturnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada BPK Jawa Timur yang dinilai banyak membantu pemerintah daerah dalam proses evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPK Jawa Timur, khususnya kepada Kepala BPK Jatim. Apa yang dilakukan BPK selama pemeriksaan justru membantu kami sebagai Bupati untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD,” katanya.

Haris mengatakan seluruh OPD diminta kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung dan tidak menutup-nutupi data yang dibutuhkan tim auditor BPK.

“Saya selalu menyampaikan jangan pernah ada yang ditutup-tutupi dan jangan mempersulit proses pemeriksaan BPK. Semua OPD wajib kooperatif dalam memberikan data karena hasil evaluasi eksternal ini sangat penting untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Probolinggo dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

“Kami selaku lembaga legislatif DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah yang sudah secara konsisten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut,” katanya.

Ia mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

“Namun demikian, semua tidak boleh berpuas diri atas segenap opini yang sudah diterima, sehingga harus semakin semangat untuk memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujarnya